Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program DP nol Rupiah yang merupakan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Namun, dalam pelaksanaannya program ini ternyata hanya bisa diikuti masyarakat yang berpenghasilan Rp 7 jutaan.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Lukman, mengungkapkan peserta Program DP Nol Rupiah harus memiliki penghasilan sebesar Rp 7 jutaan karena saat ini untuk membangun hunian murah di Jakarta terbentur dengan harga tanah yang mahal.

"Kita developer bahan bakunya tanah, tanah kalau tidak bisa dikendalikan harganya agak aneh. Harga tanah tidak dibatasi, harganya (rumah) dibatasi. Kalau jual murah harga tanahnya berapa?," kata Amran saat menghadiri Mandiri Property Expo, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (5/5).

Amran melanjutkan, dengan harga tanah di Jakarta yang mahal, maka pembangunan hunian dengan harga terjangkau tidak bisa rumah tapak, tetapi hunian bertingkat seperti rumah susun. Untuk rumah susun dengan mempertimbangkan keluarga maka harus disediakan minimal dua kamar. Sementara, harga rumah susun dengan tipe tersebut harganya diperkirakan sekitar Rp 300 juta.

‎"Kalau di DKI Jakarta tidak bisa hanya Rp 150 juta landed mesti keatas rumah susun, kalau rumah susun juga ada hitunganya, masa seperti tipe studio, minimal dua kamar‎," jelas Arman.

Menurut Amran, dengan harga rumah susun Rp 300 juta dan DP nol Rupiah, maka harga cicilan yang harus dibayar di atas Rp 2,‎5 juta. Sehingga atas pertimbangan tersebut maka masyarakat yang ingin menikmati Program DP nol Rupiah harus memiliki penghasilan di atas Rp 7 juta.

Saat ini sudah ada 21 pengembang menyatakan akan mendukung program Pemerintah DKI Jakarta yang berawal dari janji Kampanye Anies Sandi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut bentuk apresiasi pengembang atas niat Pemerintah DKI Jakarta menyediakan hunian bagi warganya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6