Ini alasan DPR tolak suntikan modal untuk 25 BUMN di 2016

Merdeka.com - Rencana pemerintah menyuntik modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 40,42 triliun kepada 25 BUMN pada tahun 2016 ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, suntikan modal tersebut dicurigai akan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami BUMN.

"Alasan PMN dibahas kembali adalah menyesuaikan dana anggaran yang disalurkan ke BUMN itu, sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Kemudian besaran anggaran harus dipastikan bukan karena untuk menutupi kerugian dari BUMN atas kegagalan kerja," ujar Ketua Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit kemarin malam.

Rencana suntikan modal untuk BUMN di tahun depan membengkak sekitar Rp 3 triliun dari jumlah di 2015 yang sebesar Rp 37,2 triliun. PMN merupakan suntikan modal yang diberikan pemerintah selaku pemegang saham, kepada BUMN. Tujuannya, untuk mendorong BUMN lebih berperan meningkatkan laju perekonomian, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami memang memutuskan PMN tidak bisa disalurkan sampai pembahasan APBN Perubahan 2016. Waktu pelaksanaan APBN Perubahan 2016 tergantung dari pengajuan pemerintah," jelas dia.

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, pembahasan suntikan modal akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga, menjelang adanya APBN-P maka dana sekitar Rp 40 triliun tidak akan disalurkan kepada 25 BUMN.

"PMN dibekukan, jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN perubahan masuk," ungkapnya.

Menurut Bambang, suntikan modal diperlukan untuk mendorong pembangunan secara nasional, seperti PT PLN yang mendapatkan PMN sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung program 35.000 megawatt dan PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp 4 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur.

Lalu, Perum Bulog sebesar Rp 2 triliun digunakan menjaga ketahanan pangan nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan pelabuhan di wilayah timur.

"Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan‎ yang mau bangkrut. Apalagi yang karya (konstruksi), mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya," kata Bambang.

Keputusan untuk pembahasan ulang PMN, diyakini Bambang tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol.

"PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan nggak akan terganggu kerjanya. Misalnya dia tahu akan dapat Rp 1 triliun misalnya, buat dua proyek jalan tol. Ya dia kerjain saja jalan tol," jelas Bambang.‎

Berikut daftar 25 BUMN yang batal mendapatkan suntikan modal di APBN 2016 antara lain:

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun

PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMI) Rp 3,5 triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1 triliun

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 500 miliar

PT Geo Dipa Energi Rp 1,16 triliun

PT Krakatau Steel Tbk Rp 2,456 triliun

PT Hutama Karya Rp 3 triliun

PT PLN Rp 10 triliun

Perum Bulog Rp 2 triliun

PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miiar

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar

PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun

PT Pelni Rp 564,8 miliar (non tunai)

PT Bharata Indonesia Rp 500 miliar

PT Wijaya Karya Tbk Rp 4 triliun

PT PP Tbk Rp 2,25 triliun

Perum Perumnas Rp 485,4 miliar

PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun

PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar

Perum Jamkrindo Rp 500 miliar

PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar

PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun

PT Pelindo III Rp 1 triliun

PT Pertani Rp 500 miliar.