Ini 10 cara menurunkan ketimpangan gender di Indonesia

Merdeka.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat bahwa perempuan Indonesia masih sangat tertinggal dalam pembangunan dan tenaga kerja. INFID mencatat, 60 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan rendah di bawah SMA dan setengahnya merupakan perempuan.

Guna menurunkan ketimpangan gender tersebut, Program Manager INFID, Siti Khoirun Ni'mah mengusulkan 10 cara kepada pemerintah dan swasta.

"Karena memperingati 72 tahun Indonesia merdeka. Menurut kami kemerdekaan juga untuk seluruh perempuan. Belum lagi kita melihat perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," ujar Ni'mah di Kekini Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Isu lain yang lebih penting menurut Ni'mah adalah partisipasi perempuan di dunia kerja yang kurang dari 30 persen.

"Dokumen ini akan disampaikan ke pengambil kebijakan, seperti Kemenkeu Bappenas, OJK, Bursa Efek, DPR dan instansi terkait dan akan di evaluasi lagi nantinya," pungkasnya.

Berikut 10 usulan menurunkan ketimpangan gender di Indonesia

1. Melakukan relokasi 5-10 persen untuk meningkatkan investasi sdm perempuan dari anggaran pendidikan di APBN 2018 (sebanyak Rp 400 triliun).

2. Melakukan uji coba di 20 provinsi dan 50-100 kabupaten kota untuk meningkatkan investasi SDM perempuan agar semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun

3. Beasiswa LPDP ditargetkan untuk melahirkan 500 ribu ilmuwan perempuan

4. Meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama usaha yang digerakkan oleh perempuan

5. Mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pekerjaan pengasuhan, termasuk pekerja rumah tangga dan buruh migran

6. Memperkuat dan mempercepat perbaikan SDM manusia dan status sosial

7. Membentuk "satgas pemajuan perempuan"

8. Pemerintah khususnya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperkuat pendataan dan kajian-kajian

9. Perusahaan besar dan menengah terutama perusahaan publik memberlakukan kuota 30 persen bagi perempuan di jabatan menengah dan jabatan tinggi

10. Perusahaan besar dan menengah memberlakukan kebijakan pro perempuan diseluruh mata rantai produksinya.