Industri berbasis hutan didorong kantongi seluruh sertifikasi

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong pelaku industri berbasis hutan di Indonesia memperoleh seluruh sertifikasi yang ada untuk produk-produknya. Selain Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sertifikasi dari FSC (Forest Stewardship Council) juga diperlukan.

"Indonesia memang sudah punya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari pemerintah. Namun, kita juga harus melihat preferensi pasar yang menginginkan adanya sertifikasi dari FSC (Forest Stewardship Council) atau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)," ujar Ketua APHI Purwadi di Jakarta, Kamis (2/2).

Sertifikasi, katanya, tidak bisa dianggap remeh karena pasar mancanegara hanya berminat pada produk kayu yang bersertifikat. Untuk bisa bersaing di pasar global, mau tak mau perusahaan Indonesia harus bisa memenuhi semua sertifikasi yang ada. "Ini juga untuk memperluas pasar, terutama di Amerika dan Eropa," katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Produk Hutan Lesari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera mengatakan, saat ini SVLK juga sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Sejak tahun lalu, 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah mengakui SVLK. Bahkan, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengantongi lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.

SVLK yang digagas pemerintah memang dijalankan melalui sistem kerja sama government to government. Adapun FSC menggunakan sistem kerjasama business to business, dengan mengandalkan kesadaran masyarakat sipil.

"Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi SVLK seharusnya tidak sulit mendapatkan sertifikasi seperti FSC atau sertifikasi lainnya," kata Ida.

Pemerintah pun sependapat untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki sertifikasi yang ada. "Kami ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bisa melengkapi semua sertifikasi dengan tingkat penerimaan serta komitmen yang tinggi," jelasnya.

Ketua Program Yayasan Dr. Sjahrir Damianus Taufan mengatakan sebaran konsumen yang menghendaki produk tersertifikasi FSC sekitar 52 persen berada di Eropa dan di Asia Pasifik 26 persen. Dengan melengkapi sertifikasi dari FSC, produk-produk Indonesia tentu akan lebih mudah masuk ke pasar-pasar tersebut.