Merdeka.com - Tujuh tahun lalu, pemerintah dan bank sentral memberikan kabar gembira yakni pelunasan utang USD 3,2 miliar terhadap Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Gubernur Bank Indonesia saat itu, Burhanuddin Abdullah, mengumumkan bahwa negara ini bebas dari jerat utang luar negeri yang sempat menghantui selepas krisis ekonomi 1997.

"Indonesia tidak mempunyai utang lagi ke IMF," ujarnya di Jakarta (5/10/2007).

Rupanya, pelunasan utang tak pernah jadi akhir hubungan 'mesra' Indonesia dengan lembaga keuangan internasional. Tahun depan, Kementerian Keuangan akan menyuntik dana Rp 1,02 triliun untuk menambah modal lima lembaga keuangan internasional. Diantaranya, International Bank for Reconstruction dan Development (IBRD) sebesar Rp 172 miliar dan Asian Development Bank (ADB) Rp 337 miliar.

Seluruh dana setoran keanggotaan itu, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alias duit rakyat. Khusus setoran buat IMF, lembaga nirlaba Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahkan meyakini jumlahnya masih paling besar dibanding lembaga keuangan lainnya.

"Per 31 Desember 2012, setoran kita ke IMF itu sebesar Rp 30 triliun," kata Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto kepada merdeka.com, Senin (30/12).

Penyebab negara ini tak pernah putus hubungan dari lembaga keuangan adalah keanggotaan yang masih mengikat. Yenny menyatakan, ada permasalahan besar ketika pemerintah tak pernah coba menegosiasikan ulang porsi keanggotaan di IMF atau Bank Dunia.

Soalnya, setoran ke lembaga keuangan internasional itu sifatnya wajib dan sewaktu-waktu bisa berubah besarannya mana suka. "Kita enggak pernah menentukan, kapan harus setor dan besaran setoran ditentukan IMF yang menentukan," kata Yenny.

Pemerintah pusat sempat membantah Indonesia rugi ketika tetap terlibat dalam lembaga keuangan internasional.

Awal bulan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai IMF dan World Bank selama ini sudah terbukti ikut menjaga stabilitas ekonomi global. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk tetap terlibat di kedua lembaga multilateral tersebut.

Senada dengan Hatta, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim setoran wajib saban tahun ke beberapa lembaga keuangan internasional justru akan menguntungkan pemerintah.

Dia meminta pemahaman masyarakat agar setoran ke lembaga seperti, IMF, Bank Dunia atau Asian Development Bank (ADB) tidak dianggap sebagai beban. "Ini sama dengan pemerintah taruh duit di BUMN, investasi. Kita itu pemilik, kita satu dari sekian banyak negara negara pemilik Bank Dunia, ADB, kita mendapat manfaatnya," kata Bambang.

Yenny mempertanyakan logika setoran itu sama dengan investasi. Sebab, uang APBN yang disetorkan itu berupa promisory note, alias kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu utang.

Jika memang benar Indonesia untung, FITRA menuding tak pernah ada laporan di APBN mengenai imbal hasil setoran modal ke lembaga keuangan internasional.

"Katakanlah kita rutin setor modal sejak 1997, berapa investasi yang sudah kita berikan, seharusnya ada hasil dong. Itu enggak pernah ada di laporan keuangan pemerintah pusat," tuding Yenny.

Bahkan posisi saat ini, karena sudah rajin menyetor modal, Indonesia hanya bisa memperoleh keuntungan bila lebih sering berutang kepada lembaga-lembaga tersebut.

Hatta pun mengakui, bahwa jika keuntungan gabung IMF dan Bank Dunia sifatnya lebih pada kemudahan memperoleh utang luar negeri berbunga rendah. "Kita harus proaktif. Dalam arti memanfaatkan (keanggotaan IMF dan Bank Dunia), jangan pasif. Misalkan dalam konteks pembiayaan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Yenny mendesak pemerintahan baru tahun depan serius mengagendakan restrukturisasi utang sebagai sikap politik. Keuntungan dan kerugian mempertahankan keanggotaan di lembaga keuangan internasional wajib dijelaskan ke publik.

"Jangan kita teriak sudah bebas dari IMF, ternyata kita masih jadi anggota," tandasnya.

Namun, pemerintahan saat ini memandang keluar dari IMF atau Bank Dunia kontraproduktif. Sebab, dengan kondisi ekonomi global semakin terjalin satu sama lain, akan merugikan bila tak ada keterlibatan pemerintah di lembaga keuangan internasional.

"Memang kita dalam tahap mengurangi utang luar negeri, tapi bukan berarti kita harus keluar (dari IMF atau Bank Dunia)," kata Hatta.