INDEF Ungkap Kelemahan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Jokowi

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menilai implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional belum dapat terealisasi dengan baik. Sebab, kebijakan pemerintah saat ini hanya fokus menggelontorkan stimulus di sisi penawaran (supply) saja, seperti subsidi bunga, penjaminan, insentif perpajakan hingga penempatan dana dan dukungan pemerintah.

Sementara, sisi permintaan (demand) seperti penyaluran bansos, BLT dan lainnya masih tertinggal. "Kebijakan seperti relaksasi pajak, restrukturisasi bahkan dibolehkan mendapatkan kredit baru sudah diberikan, tapi itu nggak mudah. Bagaimana kalau dunia usaha tidak ada penawaran dikasih kredit? Kalau dipaksakan, malah jadi kredit macet 1-2 tahun ke depan," ujar Aviliani dalam diskusi daring, Jumat (17/7).

Menurut Aviliani, penyaluran kredit tidak perlu dipaksakan, melainkan harus berjalan seiring dengan penciptaan permintaan. Oleh karenanya, pemerintah harus menyegerakan belanja negara yang implementasinya belum maksimal.

Misalnya, belanja kesehatan yang masih 5,12 persen, lalu penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang lambat. Kondisi ini dinilai akan menghambat terciptanya permintaan.

"Menurut saya belanja APBN dan APBD harus lebih cepat, jadi menimbulkan demand, kalau demand meningkat otomatis perbankan akan menyalurkan kredit," katanya.

Kinerja Perbankan Tumbuh Seiring Dunia Usaha

Aviliani menambahkan, kinerja perbankan beriringan dengan kinerja dunia usaha. Jika dunia usaha tidak berjalan, maka tidak mungkin perbankan bisa menyalurkan kredit.

"Jadi bisnis jalan, bank jalan. Kalau demandnya nggak dicreate, kredit nggak ada yang minta. Padahal, target penyaluran kredit yang diminta pengawas cukup tinggi," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6