INDEF tuding pemerintah tak ikhlas berikan subsidi ke petani

Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, menilai kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi di sektor pertanian belum efektif. Di mana, dalam dua tahun terakhir subsidi meningkat drastis, hingga mencapai lebih dari Rp 30 triliun pada 2017.

"Bahkan total anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 dan mencapai Rp 103,1 triliun di 2017," ujar Enny di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/7).

Besarnya subsidi input ini pun, menurutnya, menjadi alasan pemerintah berkeinginan untuk mengendalikan harga jual beras yang dilakukan oleh petani. Pemerintah seolah-olah ingin beras harus dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Subsidi input oleh pemerintah untuk petani, yaudah buat petani. Kalau petani mau jual berapa pun logikanya sudah tidak ada kaitan. Kalau ungkit-ungkit kembali tidak ikhlas dong, kalau harus sesuai permintaan pemerintah," jelas Enny.

Enny menambahkan, subsidi input seharusnya mampu mengurangi beban biaya produksi yang ditanggung oleh petani. Namun kenyataannya, biaya produksi padi di Indonesia sudah 2,5 kali dari Vietnam.

"Indonesia biaya produksi padi Rp 4.079 per kilogram. Sementara Vietnam hanya Rp 1.679 per kilogram. Jadi wajar apabila petani lebih menjual hasil panen kepada pihak lain kecuali bulog yang ditunjuk pemerintah menyerap produksi beras," ungkap Enny.

Dari persoalan beras yang terjadi belakangan ini artinya masih ada persoalan efektivitas dari subsidi input yang dinikmati petani. Salah satunya, hasil studi bank dunia yang menyebut bahwa subsidi pupuk yang efektif dinikmati petani hanya sekitar 40 persen. Demikian juga subsidi benih sering tidak tepat waktu, kualitas dan varietas yang dibutuhkan sesuai kondisi lahan petani di setiap daerah.