Merdeka.com - Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga kini masih saja dilanda masalah sulitnya permodalan. Peraturan perbankan yang ketat jadi alasan para pelaku sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan para pelaku usaha banyak yang lari ke rentenir atau tengkulak ketimbang perbankan. Lantaran, pemberian kredit harus menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.

Syarat tersebut dinilai tidak bisa dipenuhi para pelaku usaha. Padahal, pelaku usaha tersebut mampu mengembalikan pinjaman meskipun tidak memiliki agunan.

"Masalah UMKM itu adalah perbankan tidak percaya untuk memberikan kredit. Para pelaku usaha itu sebetulnya visible, hanya tidak bankable. Kalau tidak visible itu mana mungkin dia bisa ngambil dari rentenir," ujar dia dalam Diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, DPD RI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/8).

Enny menegaskan pelaku usaha mengalami kelemahan dalam hal pembukuan dan administrasi. Hal tersebut yang membuat para pelaku usaha tidak mendapatkan akses kredit dari perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut memang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan.

"Tapi kebijakan itu tidak berpengaruh pada pertumbuhan sektor riil. Padahal, UKM dapat bunga 20 persen pun mau, tapi mereka tidak bisa mengakses," kata dia.

Untuk itu, dia meminta adanya perubahan syarat dalam mendapatkan akses kredit bagi sektor usaha. Selain itu, pemerintah harus memperbanyak pelatihan agar pelaku usaha dapat membuat pembukuan dan administrasi.

"Sehingga, mereka menjadi visible dan bankable," pungkas dia.