Indef nilai Jokowi belum bisa benahi ketimpangan infrastruktur

Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) belum bisa memperbaiki ketimpangan infrastruktur di Indonesia. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa.

"Seharusnya pemerintah sudah disentralisasi pembangunan jangan hanya berfokus di Pulau Jawa saja" papar Ekonom Indef Dzulfian Syafrian di Jakarta, Jum'at (16/10).

Menurut dia, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur memang sudah terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, angka ketimpangan infrastruktur naik 0,41 persen.

"Namun, penurunan angka kemiskinan di zaman SBY dinilai lebih cepat," kata dia.

Dzulfian menambahkan ketidakmerataan pembangunan menjadi penyebab bertambahnya angka penduduk miskin. Dia menjelaskan peningkatan angka kemiskinan mencapai 0,86 juta orang dari periode September 2014 hingga Maret 2015.

"Penyebab dari ketidaksamaan ini antara lain karena praktek rent-seeking, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal," pungkas dia.