Merdeka.com - Institute for Development and Economic Finance (Indef) menilai ada konflik kepentingan di Blok Masela. Ini menyebabkan rencana pengembangan blok kaya gas alam tersebut lambat diputuskan.

"Kalau ini pertimbangannya adalah pertimbangan profesional, tidak ada conflict of interest, itu mudah dihitung karena kan ada datanya, tinggal mengadu data itu kan," kata Enny saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut Enny, persoalan utama Blok Masela bukan pada teknologi pengembangannya. Melainkan pada penguasaan blok gas terbesar di dunia tersebut.

"Jadi intinya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya ini betul-betul dikuasai penguasaannya oleh pemerintah dulu," katanya.

"Nah setelah itu nanti teknik eksplorasinya apakah onshore atau offshore itu tinggal dilihat mana yang terbaik, mana yang menguntungkan dan meminimalisir dampak negatifnya."

Dia mendukung jika Presiden Joko Widodo turun tangan memutuskan rencana pengembangan Blok Masela. Ini lantaran meruncingnya perbedaan pendapatan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Yang menjadi persoalan sekarang, menteri koordinator yang berada di level kedua ini berseberangan dengan menteri teknisnya. Nah kalau seperti ini ya sudah, ini harus ditarik ke presiden," katanya.

"Pak Jokowi sekarang kuncinya. Kalau tidak, Pak Jokowi menertibkan dulu kementerian koordinator dengan kementerian di bawahnya."