Indef Minta Jokowi Hentikan Program Prakerja Sebab Anggaran Terbatas
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Perpres yang diteken 7 Juli ini merupakan perubahan atau revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Namun, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati meminta agar program Kartu Prakerja dihentikan secara total. Menurut dia hal Ini dikarenakan mulai terbatasnya dana yang tersedia di kas pemerintah.
"Terbaiknya di hentikan. Karena, pertama mempunyai keterbatasan anggaran yang berimbas pada efektivitas program," jelas dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (13/7).
Enny menjelaskan, alangkah lebih elok bila dana dari program Kartu Prakerja disalurkan melalui bansos yang telah ada. Mengingat anggaran untuk program bantuan sosial yang ada masih belum bisa menjangkau lebih luas masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Pun, meski regulasi program Kartu Prakerja telah diperbaharui, namun tak menjamin manfaat lebih yang diperoleh peserta program ini. Sebab, program pelatihan dianggap tidak efektif untuk diberikan terhadap masyarakat yang tengah dihadapkan pada kondisi sulit.
Butuh Bantuan Tunai
Mengingat saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai untuk menyambung hidup atau sekadar membuka usaha kecil. Selain itu, uang juga lebih mudah digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah legowo untuk menghentikan pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan tingkat urgensi program ini belum dibutuhkan saat pandemi masih berlangsung.
"Jadi, program ini masih ambigu. Apakah program ranah pemulihan ekonomi atau sosial safety net, ya?," imbuh dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAngka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca Selengkapnya