Indef kritik Jokowi tak becus urus masalah pangan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati ikut komentar terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK mendatangkan beras impor asal Vietnam dan Thailand. Menurut Enny, pangan merupakan masalah paling mendasar bagi masyarakat yang seharusnya bisa dijaga pemerintah.

"Sebuah negara dengan ketergantungan pangan seperti kita sekarang ini di mana kedaulatannya? Karena itu yang paling dasar. Buat saya pangan itu ada atau tidaknya pemerintah itukan kita berdaulat atau tidak," tegasnya dalam diskusi Senator Kita di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/10).

Enny menyebut, untuk mengurus hal atau kebutuhan yang paling utama seperti beras saja pemerintahan Jokowi-JK tidak becus. Enny pesimis pemerintahan Jokowi bisa mengurus hal yang lainnya.

"Enggak becus atau gak bisa, bagaimana kita bisa yakin bahwa pemerintahan ini mengurus yang lain, mengurus yang dasar seperti ini aja enggak becus," tuturnya.

Enny mengingatkan, pangan menjadi kontributor yang terbesar terhadap inflasi. Bahkan, inflasi yang terjadi di Indonesia selama ini kuncinya berada di harga pangan.

"Begitu ada stabilitas harga beras maka akan terjadi kestabilitan harga pangan dan stabilitas harga pangan itu akan menjamin stabilitas inflasi, di luar kalau ada kebijakan perubahan di bidang energi," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut, El Nino yang melanda Indonesia tahun ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan El Nino yang terjadi tahun 1997/1998. Bahkan, intensitas kekeringan El Nino tahun ini dinilai jauh lebih berat.

Dampak El Nino kali ini juga dirasa cukup parah. Darmin mengatakan, saat melakukan pemeriksaan pasokan beras Bulog, hanya ada 900 ribu ton, itu pun pasokan beras premium.

"Kita cek stok Bulog berapa sejauh ini, gak sampai 1,7 juta ton, ada 900 ribu ton untuk yang disebut stok komersial beras premium bukan medium. Tapi untuk medium sedikit sekali. Padahal kita punya rastra (beras sejahtera) wajib disalurkan ke-13 dan 14," tutur Darmin di Ruang Banggar, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Melihat kondisi ini, Darmin mengakui sudah membuka komunikasi soal peluang impor beras. Vietnam dam Thailand bahkan sudah didekati, namun terlambat. Pasalnya, negara lain sudah mendekati Vietnam dan Thailand terlebih dulu.

"Kita sudah terlambat didahului dengan China dan Filipina. Sehingga yang bisa kita komit jauh di bawah harapan. Tapi itu kita tidak datangkan sekarang, kita tunggu mendekati Desember, paling cepat November. Oktober ini masih panen," jelas Darmin.

Opsi impor beras memang selalu mengundang kontroversi, mengingat pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo selalu menggadang-gadang swasembada beras.

"Apa yang dilakukan pemerintah? Apa kita mesti bertarung dengan nasib rakyat banyak ini. Kan pilihannya ada di situ, sehingga kita sadar kita gak boleh melukai hati rakyat. Saya paham bapak (anggota DPR) kecewa, tapi saya harus mengambil keputusan," ucap Darmin.