Indef: Holding BUMN energi, pemerintah harus buyback saham PGN

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tengah menyiapkan pembentukan holding BUMN energi yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini. Dia memastikan penggabungan perusahaan tersebut bakal menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk mempersiapkannya dengan lebih matang. Salah satunya adalah pembelian kembali saham PGN yang saat ini dimiliki oleh swasta sebesar 43,04 persen.

"Kalau menurut saya kalau ingin aman dan tidak beresiko ya buyback dulu," ujar Enny kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (23/4).

Seandai pemilik saham swasta enggan melepasnya dan mencoba menaikan harga saham, dia meminta pemerintah tak ambil pusing. Apabila sudah digabung, saham PGN nantinya akan menjadi milik pemerintah.

"Kalau buyback lalu mereka minta tinggi ya biarkan saja mati. Kalau mampu ya harus dibeli," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku saat ini tengah mempersiapkan pembentukan holding BUMN energi pada tahun ini. Dia memastikan penggabungan perusahaan tersebut bakal menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero).

"Kemarin saya sudah bicara dengan Menkeu, yang sudah selesai adalah Pertamina kita akan ajukan PPnya, dan semoga ada tiga lagi yang akan selesai yaitu jalan tol, tambang, dan keuangan," ujar Rini.

Rini menegaskan BUMN juga masih mencari nama yang tepat untuk holding tersebut. Apalagi, PGN jadi bagian dalam holding yang bakal mengelola sumber energi di Indonesia.

"Ini kita belum bicara nih, nama Pertaminanya diganti atau tidak. Karena yang holdingnya kan Pertamina. Apa nama Pertaminanya diganti atau jadi Pertamina Holding. Kita belum tahu. Yang akan masuk disitu adalah Pertamina memiliki PGN," jelas Rini. (mdk/sau)