Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Inalum masih kaji pembentukan saham patungan untuk kelola 51 persen saham Freeport

Inalum masih kaji pembentukan saham patungan untuk kelola 51 persen saham Freeport freeport. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sedang melakukan kajian pembentukan perusahaan patungan bersama Pemerintah Daerah Papua untuk mengelola 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

‎Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengaku telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Papua untuk membicarakan mekanisme pengelolaan saham 51 persen. Untuk diketahui, dari 51 persen saham Freeport yang akan dimiliki pihak nasional, 80 persennya dimiliki Inalum sedangkan 20 persen dimiliki Pemerintah Daerah Papua.

"Pemda juga, kemarin saya baru dari Papua, kita bicarakan sama pemda nanti masuknya seperti apa. kita rapikan semua," kata Budi, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Budi, nantinya Inalum dan Pemerintah Daerah Papua akan membuat perusahaan patungan, untuk mengelola 51 persen saham Freeport Indonesia yang sudah diakuisisi. ‎"Dibantu sama Inalum. Iya, kita musti bikin Joint Venture sama pemda," ujarnya.

Budi melanjutkan, untuk mitra perusahaan patungan bersama Inalum belum ditentukan bentuknya, saat ini masih dalam kajian antara menggunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada atau membuat perusahaan baru.

"Ya, kita masih mengkaji apakah pakai perusahaan baru atau BUMD yang ada," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya
Jadi Calon Independen Pilkada 2024, Harus Kumpulkan Berapa KTP?

Jadi Calon Independen Pilkada 2024, Harus Kumpulkan Berapa KTP?

Syaratnya 7,5 persen dari total jumlah pemilih di tiap daerah

Baca Selengkapnya
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Cak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?

Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.

Baca Selengkapnya
Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK

Baca Selengkapnya
Logistik Pemilu di Paniai Dibakar, Diduga Dipicu Info Menyesatkan

Logistik Pemilu di Paniai Dibakar, Diduga Dipicu Info Menyesatkan

Peristiwa logistik Pemilu Pemilu 2024 dibakar terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Rekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan

Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.

Baca Selengkapnya