Impor beras dibutuhkan agar kelangkaan saat kemarau tak terulang

Merdeka.com - Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, menilai impor beras yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Dia menjelaskan, impor dibutuhkan untuk menjaga stok beras aman hingga musim kemarau di awal tahun mendatang.

"Sekarang ini impor taruh 2 juta ton dalam catatan kalau seandainya impor ini tidak ada, itu kita mempunyai stok kalau tak salah saya lihat di datanya Bulog 810.000 ton. Kalau 810.000 ton itu kira-kira cukup tidak kita menghadapi kemarau? Saya rasa tidak cukup," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Rabu (19/9).

Dia mengungkapkan, Kementerian Perdagangan bukan tanpa alasan mengeluarkan keputusan impor beras. Menurutnya, hal ini untuk mencegah terjadinya kembali kelangkaan beras yang menyebabkan harga melambung di pasaran tahun-tahun sebelumnya.

"Yang jelas kami pelaku pasar, kalau kami beli mahal kami jual mahal, kalau kami beli murah kami jual murah, prinsip seperti itu," ujarnya.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan kewajiban Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) antar kementerian. Meski begitu, Bulog dapat memperpanjang izin impor beras mengingat proses masuknya yang membutuhkan waktu.

"Kalau mereka ngotot (tidak impor) ya tidak apa-apa. Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu 2 juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya," tuturnya di Jakarta, Rabu (19/9).

Mendag Enggar menjelaskan, keputusan rakor sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Tak hanya itu, Bulog juga diharuskan impor karena kemampuan produksi beras dalam negeri yang masih kurang dari kebutuhan.

"Rakor memutuskan ini alurnya sesuai dengan Perpres. Jadi bukan mengimpor tambahan lagi. Dan kenapa masih impor, itu karena kemampuan produksi yang kurang," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebutkan gudang bulog telah penuh untuk stok beras. Merespon hal ini, Mendag Enggar mengatakan itu urusan korporasi.

"Bagaimana pengendaliannya itu urusan korporasi. Pokoknya ini permintaan rakor. Penugasan untuk Bulog yang pada saat itu juga hadir di situ," tandas Menteri Enggar.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 3 kali. Itu pada Januari dan Maret masing-masing sebesar 500.000 ton. Kemudian fase berikutnya di bulan April 1 juta ton.