Imbas Corona, Jokowi Teken Perpu Pelebaran Defisit APBN 5,07 Persen untuk 3 Tahun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07 persen dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Pelebaran defisit ini terkait penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

"Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat menyelamatkan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan," ungkap Presiden Jokowi dalam telekonferance bersama awak media di Istana Bogor, Jawa Bara, Selasa (31/3).

Dia menjelaskan Perpu tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Ketentuan baru batas defisit ini akan berlaku selama 3 tahun.

"Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun yaitu 2020, 2021, dan 2022," ungkap Jokowi.

Setelah itu, mulai 2023, batas defisit akan kembali menjadi 3 persen. "Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 persen mulai tahun 2023," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi pun berharap DPR bisa segera mengesahkan peraturan tersebut. Sehingga, kata Presiden Jokowi, ketentuan pelebaran defisit dapat terealisasikan dengan cepat.

"Saya mengharapkan DPR RI mengesahkan Perpu ini, akan segera saya tandatangani sehingga sudah bisa dilaksanakan dan dalam waktu yang secepat-cepatnya akan disampaikan ke DPR. Untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-undang," kata Presiden Jokowi.

Menteri Sri Mulyani Siap Cari Utang Berbunga Rendah Jika Defisit 5 Persen Disetujui

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konvensional dan non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.

"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita," kata Menteri Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani menambahkan jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan. Dari sisi multilateral, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia.

Pemerintah juga meminta masukan keduanya untuk melihat mana pembiayaan terbaik agar Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga dan risiko kecil. "Bilateral juga ditingkatkan, baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain gimana atasi financing deficit yang besar," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan mencari pembiayaan melalui lelang reguler ataupun privat dan sumber lain. Bank Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN di bawah 12 bulan.

"Itu opsi semua kita buka supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman," kata dia.