Hotel Sahid naikkan tarif kamar jika BBM naik

Merdeka.com - Rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Kenaikan harga telah disepakati sebesar Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis premium dan Rp 1.000 per liter untuk BBM jenis solar.

Adanya kenaikan harga BBM tersebut menyebabkan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk mulai memikirkan potensi untuk menaikkan tarif sewa per kamar hotel yang mereka kelola. Direktur Operasional Sahid Grup Rakhmat Raharja mengatakan, kenaikan harga BBM selalu memicu manajemen untuk melakukan penghitungan ulang terhadap tarif kamar. Namun, untuk kenaikan harga BBM kali ini, manajemen belum memiliki angka pasti kenaikan tarif per kamar hotel.

"Kalau naiknya harga kamar, kita belum menghitung secara detail, persentasinya berapa dari harga sebelumnya. Tapi pasti kita naikan jika harga BBM itu naik," kata Rakhmat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/5).

Rakhmat juga mengatakan bahwa dengan meningkatnya tarif listrik dan BBM, perseroan juga semakin giat melakukan aksi penghematan penggunaan energi. Salah satu caranya adalah mengganti peralatan elektronik lama dengan piranti baru yang lebih hemat energi.

"Kita menghemat listrik dengan menyesuaikan kebutuhan hotel, kita juga renovasi alat-alat listrik yang kami miliki agar lebih hemat. Sehingga terjadi keseimbangan," tuturnya.

Pemerintah memang belum secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencana tersebut akan diumumkan setelah pemerintah mengajukan pembahasan APBN-P kepada DPR.

Dalam laporan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan harga BBM subsidi naik bulan depan. Hanya saja, kepastian tanggalnya menunggu pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Harga BBM naik mulai Juni 2013 tetapi untuk tanggalnya itu tergantung presiden," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, siang tadi.

Sejalan dengan itu, pemerintah mengajukan dana kompensasi sebesar Rp 30,1 triliun untuk melindungi rakyat miskin akibat kenaikan tersebut. Dana tersebut masuk ke dalam APBNP 2013 yang masih dibahas dengan DPR. (mdk/noe)