Holding BUMN energi bisa dorong harga gas murah

Merdeka.com - Penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero) akan berdampak positif, tidak hanya bagi kedua perusahaan tetapi juga bagi pengguna gas bumi di Tanah Air. Sebab, konsumen akan mendapatkan harga gas yang lebih murah.

"Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah," ujar Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam Ahmad Safiun di Jakarta, Selasa (19/4).

Menurut Safiun, penyatuan PGN dan Pertamina membuat pembangunan infrastruktur gas bisa lebih terkoordinasi. Daerah-daerah yang belum dibangun infrastruktur gas bisa segera direalisasikan.

"Seperti di Jawa Tengah misalnya yang belum ada pipa," jelas dia.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2030 pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur gas sebesar USD 24,3 miliar, yang mencakup pembangunan pipa sebesar USD 1,2 miliar, gas kota USD 2,2 miliar, elpiji sebesar USD 0,4 miliar, SPBG sebesar USD 1,93 miliar, dan regasifikasi sebesar USD 6,1 miliar serta liquedfaction USD 1,3 miliar.

Safiun mengatakan gas bumi merupakan kebutuhan pokok bagi industri. Pemerintah seharusnya mengarah untuk menggerakkan industri dan bukan untuk mengejar pendapatan negara.

"Jika gas diberikan atau memang disalurkan ke industri, hasilnya bagus karena negara akan lebih besar disebabkan industri membayar pajak," tegas dia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memutuskan menjadikan Pertamina sebagai induk usaha (holding) badan usaha milik negara di sektor energi. Pertamina telah berinvestasi cukup signifikan dalam pembangunan pipa transmisi demi menjamin monetisasi cadangan hulu dan optimasi produksi gas nasional. Di hulu (upstream), perseroan mengoperasikan sejumlah ladang gas dengan produksi rata-rata sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Bahkan, Pertamina pada 2018 akan menjadi operator sekaligus pemegang hak partisipasi terbesar di Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Pertamina bersama mitra dari luar negeri dan lokal juga mengoperasikan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang memproduksi LNG. DSLNG tercatat mendapat pasokan gas alam dari PT Pertamina EP area Matindok, PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, dan perusahaan lainnya.

Sementara itu untuk midstream, Pertamina memiliki dan mengoperasikan kilang penerima LNG melalui anak usahanya, PT Nusantara Regas. Pertamina menguasai 60 persen saham PT Nusantara Regas dan 40 persen sisanya dikuasai badan usaha lainnya. Perusahaan juga mengoperasikan kilang-kilang elpiji yang dioperasikan PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur.

Sementara itu, PGN menargetkan penambahan jaringan gas rumah tangga 110.000 hingga 2019, PGN juga akan menambah panjang pipa gas lebih dari 1.680 kilometer (km). Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 km.

PGN juga akan mengembangkan mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur, serta memperbanyak jumlah SPBG untuk yang hingga 2019 ditargetkan menjadi 60 unit.

Ketua Koordinator Gas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ahmad Widjaja, mengatakan penggabungan PGN dan Pertamina sudah seharusnya dilakukan pemerintah agar distribusi gas di Tanah Air menjadi lebih efisien.

"Penggabungan PGN-Pertamina juga akan menciptakan holding BUMN energi menjadi lebih kokoh," kata Ahmad.