HIPMI minta Tax Amnesty tak sebatas repatriasi modal

Merdeka.com - RUU Tax Amnesty yang hingga kini tak kunjung disahkan oleh DPR mengundang banyak tanya di tengah masyarakat. Ketua HIPMI Tax Center Ajib Hamdani mengatakan bahwa perlu jembatan penyelesaian masa lalu yakni Tax Amnesty.

"Analoginya, kenapa kaca depan mobil lebih besar ketimbang kaca spionnya. Artinya kita seharusnya berpikir masa ke depan," ujar Ajib di Jakarta, Minggu (2/6).

Pakar Perpajakan Indonesia itu berpandangan agar aturan Tax Amnesty tak hanya terfokus repatriasi saja. Cakupan dalam UU Tax Amnesty bisa diperluas.

"Tadinya kebanyakan isu yang berkembang mikir repatriasi modal saja. Padahal scope itu bisa lebih luas," ucapnya.

Dirinya mencontoh, semisal ada pebisnis komoditi batubara dan saat harganya bagus dia mengekspor 1000 ton. Sementara saat uang masuk ditaruh ke luar negeri karena aturan dan fasilitasnya lebih menarik. Sebaliknya di Indonesia banyak aturan yang tak bisnis friendly, sehingga likuiditasnya rendah.

"Ada beragam contoh soal kasus pajak, misal waktu pendirian PT sekaligus daftar PKP, tapi tidak tahu kewajiban yang melekat dengan status PKP, sehingga di kemudian hari terkena denda-denda yang dia bahkan ga ngerti, ada juga kasus pembelian PT ternyata setelah jual beli selesai muncul tagihan pajak akibat praktik bisnis pemilik sebelumnya, yang tidak masuk dalam perhitungan saat transaksi jual beli dilakukan, paparnya.

Ketua BPP HIPMI Bidang SDA, Andhika Anindyaguna mendukung Tax Amnesty asal bisa dimanfaatkan yang tak hanya untuk pebisnis, tetapi juga masyarakat lain juga bisa berperan untuk melaporkan asetnya. Pajak yang bisa terhimpun harapannya bisa digunakan pemenuhan likuiditas dan intermediasi lembaga keuangan lewat kredit serta mampu menekan bunga kredit.

"Bunga kredit Indonesia termasuk salah satu tertinggi di dunia. Sehingga saat dana masuk lewat tax amnesty minta suku bunga tinggi dan ini harus mendapatkan perhatian perbankan. Jadi, gimana caranya dana masuk itu bisa turunkan suku bunga," ujarnya. (mdk/hhw)