Hipmi tegaskan kehadiran Freeport tak sejahterakan Papua

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyarankan pemerintah untuk menasionalisasi PT Freeport Indonesia. Kontrak kerja PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021 mendatang.

Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan selama ini kehadiran Freeport tidak menguntungkan masyarakat Papua. Padahal, Freeport menjadi kaya dari hasil bumi mereka.

Apalagi, saat ini ditambah rencana pembangunan smelter di luar Papua, semakin mempertegas ketidakberpihakan Freeport pada penduduk setempat.

"Papua yang punya sumber daya alam, luar Papua yang dapat nilai tambah. Padahal semua tahu perekonomian Papua dan pendapatan per kapita orang Papua terendah di negara ini," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (29/12).

Menurutnya, pembangunan smelter di Papua merupakan harga mati bagi orang Papua. Selama ini sebanyak 40 persen produk konsentrat Freeport dikirim ke PT Smelting Gresik. "Ekonomi Papua dan kesejahteraanya akan terangkat kalau ada katalisator pembangunan misalnya smelter ini," pungkas Bahlil.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar semua pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua dan Papua Barat diberi saham PT Freeport. "Dikasih kesempatan memiliki saham, ini baru adil," ujar dia.

Dia mengatakan, selama bertahun-tahun belum ada kemajuan berarti kesejahteraan masyarakat Papua, meski mereka hidup bersama tambang emas dan tembaga Freeport.