Hipmi Minta Menteri Kabinet Jokowi Jilid II Pro Pengusaha Kecil
Merdeka.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahdahilia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk menteri yang mendukung atau pro dengan pengusaha. Hal itu disampaikan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-XVI.
"Hipmi tidak meminta (posisi) menteri tapi kalau bisa menterinya ya menteri yang pro kepada para pengusaha," kata Bahlil dalam di Grand Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).
Selain itu, dia berpesan agar kebijakan pemerintahan baru ini ke depannya jangan hanya pro kepada pengusaha besar, namun juga harus memperhatikan pengusaha muda lainnya. "Kami memohon teman-teman muda ingin naik kelas. Tidak maksud konglomerat memusuhi," tuturnya.
Menurutnya, pengusaha muda sangat butuh bimbingan dari Pemerintah untuk bisa berkembang. Tanpa arahan Pemerintah, pengusaha muda sulit untuk bisa menjadi konglomerat.
"Tidak ada konglomerat yang jadi kalau bukan karena campur tangan Pemerintah. Kami menyampaikan, kita punya sumber daya alam yang banyak, punya perikanan yang luas," terangnya.
Selain itu, dia juga meminta agar ada konglomerat baru di dalam negeri, sebab konglomerat di Indonesia datang dari golongan yang itu-itu saja. "Semua sudah berganti, menteri berganti, tapi konglomeratnya masih itu-itu saja, tidak ganti-ganti. Teman-teman muda ingin naik kelas, agar bisa kolaborasi dengan baik," sindirnya.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi membenarkan bahwa memang butuh konglomerat baru di republik ini. "Harus muncul konglomerat baru di bangsa kita. Pemerintah perlu turun tangan beri peluang-peluang yang ada kepada mereka," kata dia.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaBLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaAnak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Anak-Anak Gaza Main Perosotan di Kawah Bekas Bom Israel
Baca Selengkapnya