Hingga Agustus, pemerintah catat 400.000 rumah terbangun

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK masih terus mendorong pembangunan program satu juta rumah yang telah dicanangkan sejak 29 April 2015 lalu, guna memastikan tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga Agustus 2016, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah menyediakan 400.000 unit rumah untuk MBR.

"Tahun ini menurut laporan dari Pak Syarif (Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR) sampai Agustus sudah menyediakan 400.000 unit rumah. Kita terus melakukan upaya penyediaan rumah yang masih dibutuhkan rakyat," kata Menteri Basuki di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (13/8).

Menteri Basuki menambahkan, dengan pencapaian ini, dia yakin bisa melampaui realisasi penyediaan rumah tahun lalu untuk MBR sebanyak 429.875 unit rumah. Bahkan, dia juga optimistis target penyediaan 700.000 unit program sejuta rumah pada 2016 bisa tercapai.

"Kalau pada Agustus ini kita bisa mengadakan 400.000 rumah, mudah-mudahan akhir tahun angka 690.000 yang dicapai pada 2015 akan dapat kita capai, bahkan kita lampaui. Bukan hanya sekadar untuk mengejar target tapi karena memang rumah dibutuhkan oleh rakyat kita, terutama MBR," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, Kementerian PUPR mencatat sudah ada 667.668 unit rumah dibangun dalam program sejuta rumah. Di mana total untuk pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 429.875 unit dan perumahan untuk non-MBR 237.793 unit.

Namun, data tersebut belum termasuk jumlah rumah yang dibangun oleh pihak swasta seperti Real Estate Indonesia (REI). Sementara itu, dari total keseluruhan pembangunan rumah baru sebanyak 590.933 unit, sedangkan sebanyak 76.775 unit merupakan rumah swadaya.

Target pembangunan sejuta rumah pada 2016 untuk MBR ditetapkan sebanyak 700.000 unit rumah dan untuk non MBR sebanyak 300.000 unit rumah. Dari 700.000 unit rumah MBR, sejumlah 474.034 unit melalui fasilitas dan bantuan pemerintah dan sisanya melalui pendanaan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi sejumlah 474.034 unit melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka diperkirakan sebesar Rp. 12,49 triliun (sesuai nota keuangan).