Hingga 2030, RI butuh Rp 1.066 T bangun infrastruktur gas bumi
Merdeka.com - Indonesia memerlukan investasi USD 70-80 miliar atau setara Rp 1.066 triliun untuk pembangunan infrastruktur gas secara menyeluruh untuk mencukupi kebutuhan energi domestik yang terus tumbuh sekitar 4-5 persen per tahun.
Chairman Indonesia Gas Society yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Utama Pertamina Yenni Andayani mengatakan meningkatnya kebutuhan energi domestik ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi kelas menengah dan meningkatnya gross domestic product (GDP). Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi energi secara global.
Sekitar 15 persen kebutuhan energi tersebut dipasok dengan gas, sedangkan sisanya dipasok dengan minyak bumi, batubara dan lainnya. Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber gas yang cukup berlimpah. Sejak tahun 1970-an, Pertamina telah menjadi salah satu eksporter LNG di dunia dan terlibat dalam pembangunan infrastruktur LNG yang berkelas dunia seperti fasilitas LNG di Arun, Bontang, dan Donggi Senoro. Disamping itu, Pertamina juga telah memiliki jaringan pipa gas transmisi dan distribusi, serta lapangan-lapangan gas besar antara lain Mahakam dan Corridor.
Peran gas alam untuk ekonomi Indonesia ke depan akan cukup menonjol yang utamanya dipicu oleh pertumbuhan permintaan gas dari pembangkit listrik PT PLN (Persero) untuk kapasitas total sekitar 14 GW yang merupakan bagian program 35 GW pemerintah dan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) pada empat kilang dan dua New Grass Root Refinery milik Pertamina. Selain itu, pertumbuhan juga akan didukung oleh penambahan kapasitas pabrik pupuk dan sektor transportasi.
"Proyek-proyek tersebut menjadikan permintaan gas meningkat dan tantangan selanjutnya adalah upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut dari hulu ke hilir. Indonesia memerlukan investasi baru untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber-sumber gas baru serta membangun infrastruktur gas yang akan mengirimkannya ke konsumen akhir," ujar Yenni dalam International Indonesia Gas Conference & Exhibition 2017 di JCC, Jakarta, Selasa (7/2).
Berdasarkan kalkulasinya, untuk membangun infrastruktur gas secara menyeluruh Indonesia memerlukan investasi baru sekitar USD 70-80 miliar hingga 2030. Selain mendukung upaya pemenuhan gas domestik, investasi baru tersebut juga berarti menciptakan ribuan lapangan kerja, memicu pertumbuhan industri, dan juga memacu pertumbuhan GDP Indonesia.
"Investasi infrastruktur gas merupakan investasi jangka panjang untuk 30-an tahun dan untuk menjadi tujuan investasi, Indonesia berkompetisi dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik di seluruh stakeholder, insentif, harga yang kompetitif, dan memastikan iklim investasi dalam negeri yang baik," jelas Yenni.
Pertamina, lanjut Yenni, sebagai pioner bisnis gas dan LNG dalam skala global telah melakukan upaya pengembangan infrastruktur gas di seluruh mata rantai bisnis gas. Pertamina secara terus menerus melakukan pengembangan gas hulu, menyiapkan rencana revitalisasi Blok Mahakam, membangun FSRU (Floating Storage Regasification Unit), mengembangkan pipa gas, dan telah mengamankan pasokan LNG dari dalam dan luar negeri. Pertamina siap menjadi agen untuk memacu pertumbuhan infrastruktur dan konsumsi gas di Indonesia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan dalam negeri akan energi minyak dan gas secara volumetrik masih akan terus meningkat setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia butuh dana antara Rp69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi.
Baca SelengkapnyaAkibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca SelengkapnyaPHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaEstimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnya