Hindari kongkalikong, ESDM janji pangkas izin di sektor migas

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan terus memangkas perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) pada bulan Mei mendatang. Perizinan migas saat ini memang sudah mengalami sedikit penurunan menjadi 42 izin dari sebelumnya berjumlah 51 izin di 2012.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan penyederhanaan perizinan ini berada di bawah kewenangan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Penyederhanaan perizinan ini nantinya akan mempermudah implementasi pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

"Untuk berikan perizinan lebih baik, cepat, transparan kegiatan migas, Kementerian ESDM berikan perizinan di bawah Ditjen Migas jadi 42 izin. Itu 42 izin dari direktorat migas. Seluruh izin tersebut akan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM. Kebijakan PTSP direncanakan akan mulai berlaku Mei 2015," ujar dia di Jakarta, Kamis (30/4).

Pemangkasan perizinan dilakukan untuk memudahkan investor yang ingin berkontribusi dalam melakukan kegiatan eksplorasi di sektor migas. Selain itu, Ditjen Migas bakal menaruh petugas PTSP di BKPM sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan tidak tertunda-tunda.

"Petugas akan mengevaluasi awal terhadap proses perizinan. Namun, apabila ada evaluasi yang bersifat sangat spesifik. Perlu hal-hal khusus akan koordinasi dengan Ditjen Migas apakah perlu verifikasi dan presentasi di lapangan. Tapi kalau bersifat umum, pegawai migas di BKPM bisa langsung mendapatkan otorisasi," kata dia.

Selain itu, kebijakan pemangkasan izin tersebut untuk menghindari adanya praktik kongkalikong antara investor dan pemberi izin. Sehingga, kata dia, tidak ada kejanggalan dalam pembangunan di sektor migas baik hulu maupun hilir.

"Kebijakan ini diharapkan bisa kurangi kontak langsung antara pemohon dan pemberi izin. Ini yg kita lakukan setelah koordinasi dengan BKPM," pungkas dia.