Merdeka.com - Pemerintah telah sepakat melonggarkan format bea keluar ekspor konsentrat tambang yang dirancang Kementerian Keuangan. Khusus PT Freeport Indonesia, selain mendapat keringanan serupa, proses membangun smelternya sampai diurus tersendiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat selepas rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (23/4). Tambang berinduk ke Amerika Serikat ini mengalami kendala membagi pasokan hasil produksi buat smelter dalam negeri, maupun yang mereka bangun sendiri jelang 2017.

"Khusus untuk Freeport memang ditangani secara khusus kementerian ESDM. Dia mau ekspor (konsentrat) belum dikasih karena dia belum memberi indikasi untuk membangun (smelter). Terus dia juga ada persoalan untuk bangun kontraknya di sini, jadi agak complicated," ungkap Hidayat.

Perlakuan terhadap Freeport itu berbeda dengan perusahaan tambang lainnya. Hidayat mengatakan investor smelter yang lain menjalani prosedur biasa.

Ada 55 berminat membangun, tapi cuma empat hingga maksimal lima yang terealisasi tahun ini.

Hidayat menjelaskan, salah satu investor berlokasi di Morowali untuk pengolahan nikel. Smelter di Bintan mengolah bauksit. Dua lainnya ada di Kalimantan. Rata-rata berkapasitas terpasang 300.000 ton, dan rampung dibangun pada 2017.

Pemerintah maklum bila baru sedikit perusahaan mau membangun smelter, sebab investasi minimal mencapai USD 1,5 miliar. Belum termasuk jika tambang perlu mendirikan pembangkit listrik maupun pelabuhan pengangkut komoditas.

"Memang tidak selancar yang diharapkan, tapi sudah mulai pogress di lapangan. Dibandingkan empat tahun lalu ketika dikasih masa transisi, setelah UU Minerba keluar tidak ada yang bangun," ungkapnya.

Atas alasan menggenjot realisasi pembangunan smelter sebelum 2014, Kementerian Keuangan melunak soal bea keluar. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengikuti rapat di Kemenko Perekonomian tentang isu ini, mengatakan sudah ada kesepakatan soal tahapan pelonggaran BK.

"Itu insentif untuk smelter. Pembangunan semakin maju berarti, BK menyesuaikan dengan progres tersebut," kata Bambang.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pengusaha tambang bisa menghindari pajak ekspor hingga 20-60 persen dapat dihindari bila mereka menunjukkan keseriusan membangun smelter.

Tak hanya memberi keringanan bea keluar, pemerintah bersedia memberikan tax allowance dan kemudahan buat pembebasan lahan calon smelter.

"Empat itu intinya meminta agar yang sudah menunjukkan serius jangan ada hambatan, misalkan hambatan lahan dan hambatan lainnya. Kita ingin dipercepat," kata Hatta.