Hatta sebut masalah Merpati urusan Dahlan Iskan

Merdeka.com - PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tengah dirundung masalah yang tak kunjung terselesaikan. Janji pemerintah menyelamatkan Merpati dari kebangkrutan belum terlihat. Kondisi Merpati justru semakin memprihatinkan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa tidak mau ikut campur soal kondisi Merpati yang makin memprihatinkan. Dia menegaskan, solusi atas persoalan Merpati merupakan kewajiban Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebab perusahaan pelat merah tersebut berada di bawah koordinasi BUMN.

"Itu tanya menteri BUMN," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Merpati Nusantara Airlines tengah sakit dan sulit terbang tinggi. Masalah utang yang mencapai sekitar Rp 6,7 triliun menjadi sumber beban perusahaan pelat merah ini. Pegawai menjadi salah satu yang terkena imbasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus tersendat dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawannya.

Terbaru, maskapai penerbangan perintis ini belum membayar dua bulan gaji karyawannya yakni pada Desember dan Januari. Kejadian ini terjadi bukan kali itu saja. Sebab, pada medio April tahun lalu, terjadi kejadian serupa.

Terhentinya kewajiban pembayaran gaji membuat para pegawai menjalankan mogok kerja massal pada 25 Januari lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai 'bapak' dari para pegawai pelat merah ini mengaku tidak dapat memberikan solusi terkait masalah ribuan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum digaji.

Salah satu alasannya, prosedur pencairan uang dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atas penjualan MMF dan MTC terbentur aturan di Kementerian Keuangan.

Dahlan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ini pada jajaran direksi Merpati. "Beda memang, BUMN tak seperti swasta. Ini ada dana dari PPA, atas MMF dijual ke PPA, PPA mengalirkan dana tapi harus melalui prosedur dari Menkeu. Ini saya setuju tapi belum selesai. Solusinya sudah keluar, uangnya sudah ada, prosedurnya yang lama. Biar manajemen yang urus. Itu menurut saya jalan keluar yang baik, dan realistis dilakukan," jelas Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam pandangannya, tidak ada solusi lain kecuali menunggu pencairan uang melalui prosedur Kemenkeu. Untuk itu, dia mempersilakan jika pegawai Merpati mau mogok kerja.

"Ya memang sudah lama. Saya juga mogok enggak digaji, tapi gimana. Solusinya seperti kemarin cuma kan perlu waktu. Kan harus manajemen kan, untuk apa ada manajemen," ungkapnya.

Kini Merpati harus menerima kondisi pahit. Merpati terpaksa menutup sebagian kantor cabang di daerah-daerah. Alasannya karena tidak dapat membayar avtur ke Pertamina. Merpati memiliki utang avtur ke Pertamina sekitar Rp 165 miliar, sedangkan total utang Merpati secara keseluruhan mencapai Rp 6,7 triliun.

"Sebagian perwakilan kantor kota di distrik memang banyak yang sudah pada tutup," ujar salah satu pegawai Merpati, Anto kepada merdeka.com, Rabu (29/1).

Pilot maskapai penerbangan pelat merah ini menuturkan, penutupan kantor cabang Merpati dimulai dari Kendari pada 16 Januari lalu. Disusul daerah lainnya pada 28 Januari. Dalam waktu dekat Merpati akan kembali menutup kantor cabang di Dili pada 30 Januari. "Dili mulai besok ditutup," katanya.