Hatta: Renegosiasi perdagangan bebas ada mekanismenya

Merdeka.com - Usulan penghentian sementara (moratorium) atau minimal negosiasi ulang berbagai perjanjian kerjasama perdagangan bebas yang cenderung merugikan Indonesia lantaran daya saing yang rendah, ditanggapi dingin Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Hatta, renegosiasi tidak serta merta mudah dilakukan. Dalam perjanjian kerjasama perdagangan bebas, ada mekanisme yang sudah ditetapkan bersama. 

"Kita sudah punya mekanisme dan protokol bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan dalam trade kita," ungkap Hatta usai menggelar pertemuan dengan delegasi China di kantor Kementerian bidang Perekonomian, Senin (9/4).

Dia menegaskan, selain mekanisme dan protokol yang sudah disepakati bersama, ada pula kesepakatan antara satu negara dengan negara yang lain. "Kesepakatan juga di tingkat bilateral," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan adanya moratorium atau penghentian sementara perdagangan bebas. Tujuannya untuk menyiapkan Indonesia agar tidak terus menerus kalah bersaing dengan produk luar.

“Ini kan negara Indonesia, ada beberapa yang dirugikan dari negara kerjasama perdagangan bebas ini, perlu ada moratorium untuk beberapa tahun ke depan,” tegas Jusuf Kalla ketika ditemui di Gedung Kementerian Perdagangan, Senin (9/4).

Menurutnya, Indonesia harus lebih memperketat aturan mengenai perdagangan luar negeri, terutama ekspor. Alasannya, hingga saat ini masih ada hasil produk RI yang dijual ke luar negeri dengan ilegal.

Kementerian Perindustrian juga mengakui skema perdagangan bebas cenderung merugikan industri dalam negeri. Sebab, rendahnya tarif bea masuk produk impor menggerus daya saing industri nasional.

"Daya saing kita masih belum kuat dan faktor penunjang daya saing juga belum cukup seperti infrastruktur, logistik, ketenagakerjaan, otonomi daerah," ungkap Menteri Perindustrian M.S Hidayat beberapa waktu lalu.

  (mdk/oer)