Hatta Rajasa sebut pengambilalihan Inalum jadi sorotan dunia
Merdeka.com - Proses pengambilalihan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) oleh pemerintah Indonesia dari konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA) Jepang, masih menggantung. Pemerintah Indonesia ngotot untuk membeli Inalum dan siap menggelontorkan USD 558 juta.
Pemerintah berharap proses ini berjalan lancar mengingat pengambilalihan ini telah mendapat sorotan dunia. "Proses Inalum ini disorot dunia. Berjalan baik tidak? Bagaimana pemerintah Indonesia melakukannya," ujarnya saat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/10).
Dalam pandangannya, proses pengambilalihan ini bisa menjadi referensi bagi negara-negara lain yang terlibat kerja sama dengan Indonesia. Untuk itu, Hatta ngotot pemerintah harus sukses menyelesaikan persoalan-persoalan korporasi multi nasional.
"Harus memastikan proses ini berjalan sesuai dan baik. Ini akan menjadi tolok ukur bagi negara lain yang mungkin besok akan berproses dengan kita," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan mengupayakan persoalan administrasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan diambil alih dari tangan Nipon Asahan Alumunium (NAA), selesai pada 25 Oktober 2013.
"Jadi kalau bisa tanggal 25 itu kita sudah tanda tangan, agar tanggal 1 November selesai semua. Ini lagi dikebut nih 24 jam kerjaan semua," kata Hidayat di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/10).
Dia menyebut ada semacam tuntutan dalam Master of Agreement yang menyatakan, dana yang dibutuhkan untuk membeli Inalum sudah harus di transfer ke NAA selambat-lambatnya 1 November 2013.
"Kami memastikan melalui perhitungan yang dilakukan oleh BPKP dan Kementerian Keuangan. Itu kurang dari USD 558 juta, maksimal USD 558 juta. Kita mengupayakan di bawah itu," kata Hidayat.
Diharapkan, dengan kesepakatan itu, polemik pembelian Inalum tidak perlu sampai ke Pengadilan Arbitrase, melainkan langsung meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kalau dengan itu tidak ada arbitrase, kami mau melapor ke DPR besok," kata Hidayat.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Relawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaJamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno Sebut Kepemimpinan Indonesia Diakui Dunia
Sepak terjang Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 layak mendapatkan apresiasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaRatu Kalinyamat Resmi jadi Pahlawan Nasional Asal Jepara, Begini Sosoknya
Portugis menjulukinya sebagai sosok wanita kuat dan pemberani.
Baca SelengkapnyaSejumlah Tokoh Nasional Hadiri Pemakaman Sesepuh Jabar Solihin GP
Mantan Gubernur Jawa Barat, Letnan Jenderal (Purn) Solihin Gautama Purwanegara (GP) meninggal dunia pada Selasa (5/2).
Baca SelengkapnyaSemasa Kecil Tak Ingin jadi Pendeta, Kini Ignatius Suharyo Dipercaya jadi Uskup Agung Jakarta
Ia mengajak para jemaahnya menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaInggris dan Jepang Alami Resesi, Jokowi Ingatkan Pemerintahan Baru Hati-Hati Mengelola Indonesia
Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca Selengkapnya