Hasil audit beberkan ada pihak ketiga ikut campur tender di Petral

Merdeka.com - Audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sepanjang 1 Juli-30 Oktober 2015 menemukan adanya pihak ketiga yang melakukan intervensi dalam proses tender pembelian minyak mentah. Intervensi pihak ini membuat harga minyak yang diimpor Indonesia melalui Petral menjadi jauh lebih mahal.

Hal ini diakui Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto di Kantornya, Jakarta, Senin (09/11).

"Beberapa pengaruh intervensi dari pihak luar tadi menyebabkan harga (minyak) yang lebih tinggi," ungkapnya.

Namun demikian, Dwi enggan menyebut siapa pihak ketiga terkait proses tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Petral. Alasannya untuk menghindari persepsi dibalik pengadaan minyak oleh Petral.

Menurut Dwi, pihaknya tidak dalam kapasitas untuk menyebutkan sosok pihak ketiga yang menggerecoki tender pengadaan minyak oleh anak usahanya tersebut.

"Mengenai intervensi pihak luar, yang pertama kali tidak dalam kapasitas untuk menyebutkan siapanya di sini. Karena ini takut menjadi salah persepsi," sambung Dwi.

Mantan Bos Semen Indonesia ini menambahkan, dalam hasil audit juga tidak disebutkan mengenai pejabat yang juga dicurigai memiliki kepentingan dan turut campur dalam proses tender Petral. "Dalam laporan auditor ini tidak menyebutkan pejabat-pejabat yang baik pejabat pemerintah atau lainnya. Maka kami tidak bisa berikan kesimpulan dalam hal ini."

Sementara itu, Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menambahkan bahwa pihaknya akan terbuka dengan opsi yang diusulkan, termasuk membawa ke jalur hukum. Namun, perseroan tidak dapat secara sep‎ihak menentukan sosok yang terlibat atau bersalah.

Menurutnya, tugas auditor yang dipilih Pertamin‎a bukan mengurusi hal itu. "Jadi kita sangat open, dengan berbagai opsi karena benar sekali dari laporan hasil audit kita tidak bisa secara sepihak nyatakan bahwa A, B, C, terlibat atau bersalah. Itu kan tidak tugas tim audit," ungkap Wianda.

Wianda menjelaskan, fungsi auditor bukan untuk memutuskan kegiatan yang tidak wajar masuk ke dalam indikasi korupsi atau tidak. "Kan dia (auditor) tidak bisa mengambil‎ keputusan apakah kegiatan yang tidak wajar ini masuk indikasi korupsi atau tidak. Karena itu kan aparat hukum yang punya kacamata itu," ujarnya.

"Makanya kita sesuaikan dengan arahan menteri BUMN. Kami sangat terbuka kalau diminta laporan, karena sebenarnya laporan audit ini laporan awal," pungkas Wianda.