Harga Unggas Bisa Meroket Jika Pakan Ternak Dikenakan PPN

Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar), Singgih Januratmoko meminta kepada pemerintah dapat meninjau ulang atas rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk peternakan unggas, termasuk diantaranya pakan ternak. Sebab kenaikan bahan baku yang diolah industri perunggasan juga akan berdampak pada menaikkan harga ayam dan telur.

"Walaupun PPN nanti dikenakan kepada bahan baku pakan misalnya maka akan membuat biaya produksi untuk menghasikan ayam dan peterlur akan lebih mahal membuat masyarakat makin sulit memperoleh harga protein hewani yang lebih murah," ujar Singgih dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (2/7).

Merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statisk yang melansir tingkat konsumsi ayam daging ayam ras nasional sebesar 12,79 kilogram (kg) / kapita/ tahun. Angka tersebut sangat timpang dengan konsumsi daging ayam ras masyarakat Negeri Jiran yang sudah melebihi 40 kg / kapita/tahun.

Menurut Singgih konsumsi ketimpangan konsumsi daging ayam ras ini pun semakin melebar akibat menurunnya konsumsi daya beli masyarakat akibat dampak Covid 19. Hal ini tercemin dari penurunan produksi ayam ras per minggu yang biasanya mampu mencapai 70 juta ekor /minggu menjadi terpangkas tinggal 45 juta ekor per minggu.

Singgih mengajak semua pemangku kepentingan sektor perunggasan melakukan konsolidasi. Diakui Kementerian Keuangan membuka lebar melakukan diskusi. Namun melihat pengalaman ketika RUU KUP sudah disahkan menjadi Undang Undang maka secara substansial akan sulit untuk berubah.

"Memang draftnya belum kita lihat. Tapi kita akan meminta melakukan audiensi publik dengan sejumlah komisi terkait di DPR yang notabene beberberapa juga menjadi Badan Legislatif (Baleg) yang membahas RUU KUP," terangnya.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Desianto menuturkan, pemerintah perlu berhati-hati mengenakan PPN pada sembako karena ini akan berdampak luas dan sangat luar biasa pada nilai transaksi belanja di masyarakat. "Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu bersama stakeholder perunggasan yaitu pelaku usaha, asosiasi, peternak dan akademisi," kata Desianto.

Diakui industri pakan ternak masih melakukan impor bahan baku untuk pakan ternak, diantaranya masih terkena PPN. Menurutnya dari sisi volume, kontribusinya tidaklah melebihi 35 persen dalam tatanan formuala bahan baku. Namun secara nominal, berkontribusi hingga 65 persen. "Di antaranya impor suplemen terkena PPN," terangnya.

Dengan kondisi tersebut maka terdapat ancaman dampak berantai terhadap kenaikan harga pakan seperti pada harga daging ayam. Menurutnya rerata Feed Conversion Ratio (FCR) ayam broiler sebesar 1,7, maka setiap kenaikan 1 persen pakan (feed) akan berdampak pada kenaikan harga livebird sebesar 1,7 persen, dan berpengaruh terhadap kenaikan harga karkas sebesar 3 persen. Jika dikenakan tarif PPN 10 persen akan terjadi kenaikan harga livebird adalah 17 persen dan kenaikan harga karkas sebesar 25 persen.

Sementara untuk harga telur, rata-rata FCR telur sebesar 2,3, maka setiap kenaikan feed sebesar 1 persen, akan berpengaruh kenaikan harga telur sebesar 2,3 persen.Apabila dikenakan tarif PPN 10 persen akan terjadi kenaikan harga telur adalah 23 persem. Bila dihitung dengan FCR telur (masa pullet) FCR 2,6 maka kenaikan harga telur adalah 26 persen.

"Bila perlu dari hulu sampai hilir tidak ada distorsi perlakuan pengenaan pajak pada komoditi strategis," ujar Desianto.

Indonesia dengan populasi 270 juta terbesar keempat di dunia, menjadi pasar yang sangat besar bagi produk peternakan seperti daging, telur dan susu. Seiring bertambahnya populasi serta meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Permintaan pasar terus berkembang dan secara tidak langsung permintaan produk olahan unggas seperti daging ayam, telur dan susu sebagai sumber protein hewani ini mudah didapat dengan harga terjangkau.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyebut bahwa daging sapi dan beras menjadi barang yang disasar untuk dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako. Dia melihat terdapat selisih harga yang begitu lebar di kedua barang tersebut jika dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok lain.

Selain itu, dia menilai dua komoditas tersebut memiliki segmentasi orang-orang kaya. Namun, hingga saat ini belum dikenakan pajak.

"Dari 11 bahan kebutuhan pokok yang masuk dalam skema UU saat ini, ada 11. Kemungkinan yang kita kenai itu hanya daging dan beras. Itu yang mudah ya karena kelihatan gap harga yang sangat lebar, kalau telur, susu segar lalu umbi-umbian, sayur-sayuran saya rasa masih sama," ujar Yustinus dalam webinar bertajuk Dampak RUU PPN Terhadap Industri Strategis Nasional, Kamis (1/7).