Harga minyak anjlok, DPR minta revisi APBN 2016 di bulan Juli

Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Usulan revisi APBN 2016 ini diharapkan sudah masuk ke Banggar DPR pada bulan Juli 2016 mendatang.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah usai Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (17/2).

"Raker ini bagian dari warning bagi pemerintah. Karena itu, saya berharap, saat mengajukan usulan revisi di bulan Juli nanti, pemerintah harus benar-benar siap," tegasnya.

Menurut Said, kebutuhan merevisi anggaran yang mendesak didasari fakta bahwa sejumlah asumsi makro yang dipatok dalam APBN tahun ini telah meleset dari perkiraan. Karena itu, Said meminta pemerintah agar cermat dalam menyampaikan RAPBN-P 2016 di bulan Juli nanti. "Jangan terburu-buru seperti mengejar target," terangnya.

Dia menegaskan, perubahan asumsi APBN itu tidak bisa dihindari. Sebab faktanya, perkembangan kondisi perekonomian saat ini, berbeda dari asumsi APBN 2016. Salah satunya, anjloknya harga minyak mentah.

Menurutnya, harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saat ini harga minyak dunia berada di level USD 30 per barel. Angka ini menjadi angka terendah dalam 10 tahun terakhir.

"Dalam UU APBN 2016, pemerintah mematok asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level USD 50 per barrel. Saat ini harga minyak di pasar global sekitar USD 30 per barrel. Sangat jauh dari asumsi awal," ujarnya.

Dia berharap perubahan asumsi itu menjadi langkah antisipasi yang diarahkan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini penting, mengingat kondisi perekonomian dunia mengalami turbulensi (guncangan), meski kondisi perekonomian nasional pada kuartal IV/2015 sedang dalam kondisi kondusif di kisaran 5,04 persen.

"AS beserta Uni Eropa, Jepang dan Singapura merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. Meski ekspor Indonesia cukup bagus, namun dengan melemah maupun melambatnya ekonomi global khususnya di negara-negara itu maka akan sangat berimbas pada perekonomian nasional. Ini mesti diantisipasi," sarannya.

Ketika ditanya alasan pemerintah menunda pembahasan APBNP 2016 menunggu dilegalkannya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Said berharap agar pembahasan RUU Tax Amnesty ini cepat rampung di DPR.

"Kalau RUU ini sudah kelar, saya yakin, ekonomi kita akan melaju kencang," pungkasnya. (mdk/idr)