Harga komoditas dunia jatuh, momen Jokowi berantas tambang ilegal

Merdeka.com - Fenomena menurunnya harga komoditas dunia dinilai bisa menjadi momentum buat pemerintah menata ulang usaha tambang di Indonesia.

"Turunnya harga komoditas ini kesempatan menertibkan tambang liar, maupun yang abal-abal," kata Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Disan Budi Santoso, Jakarta, Kamis (6/8).

Menurutnya, pertambangan ilegal menjamur akibat kelengahan pemerintah. Akibatnya, pemerintah kehilangan banyak potensi pendapatan.

"Banyak masalah potensi pendapatan pemerintah yang hilang. Pemerintah menekan perusahaan yang patuh, ini kan menghancurkan mentalnya orang yang sungguh-sungguh."

Dalam kesempatan sama, Kementerian ESDM mengaku memiliki banyak hambatan dalam mendorong pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral tambang di Tanah Air. Padahal, pembangunan industri hilir tambang itu ditargetkan tuntas 2017.

Hal tersebut diungkapkan Kepala sub bidang Pengawasan Pengoperasian, Produksi dan Operasi Mineral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Syamsu Daliend, Jakarta, Kamis (6/8).

Dia menyebut hambatan tersebut antara lain lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah. Kemudian, panjangnya proses perizinan

"Ada sekitar 57 perizinan. Kalau rata-rata satu bulan satu izin jadi 57 bulan,berapa tahun itu?"

Hambatan lain, lemahnya data cadangan mineral tambang. Sejatinya, data cadangan akurat bisa memudahkan pemetaan pembangunan smelter.

"Ini jadi problem sebenarnya. Berapa sih cadangannya?" ungkapnya.

Selanjutnya, minimnya infrastruktur dan pasokan listrik. Alhasil investor harus merogoh kocek lebih dalam untuk membangun smelter.

"Kami akan usulkan insentif untuk investor ke Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu," terangnya.