Harga gas masih tinggi buat pupuk RI kalah bersaing

Merdeka.com - Serbuan pupuk impor menekan industri dalam negeri. Data BPS menunjukkan volume impor urea melonjak 555,85 persen dari 95,43 juta kilogram pada 2015 menjadi 625,90 juta kilogram pada 2016.

Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto mengatakan, perbedaan biaya produksi membuat pupuk produksi dalam negeri kesulitan bersaing di pasar urea nonsubsidi. Salah satu pangkal masalahnya, harga gas untuk industri dalam negeri masih terbilang tinggi. Ujungnya, harga jual tidak kompetitif.

Dito meminta pemerintah untuk memperhatikan industri pupuk nasional agar bisa lebih kompetitif. Salah satu caranya dengan menekan harga jual gas ke industri.

"Kita memang punya gas, tapi tidak efisien, salah satunya karena harga jual gas ke industri mahal. Pupuk dan petrokimia itu bahan baku utamanya pakai gas. Harusnya, harganya maksimum industri USD 3 million British thermal unit (MMBtu), baru reasonable dan bisa bersaing dengan pupuk impor," ucap Gito di Jakarta, Rabu (12/4).

Merujuk data Kementerian Perindustrian, industri pupuk memiliki komposisi harga gas dalam biaya produksi sebesar 70 persen, industri petrokimia sebesar 70 persen, industri pulp dan kertas sebesar 8 persen hingga 32 persen, industri baja dan produk metal lain sebesar 70 persen, industri keramik sebesar 20 persen, industri kaca dan botol sebesar 25 persen.

Beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, pernah menjanjikan akan menekan harga jual gas ke industri di bawah USD 6 per MMbtu, hanya saja, sampai sekarang, belum jelas di angka berapa harga gas akan diberikan untuk industri pupuk dalam negeri. Bahkan, industri, masih membeli gas di kisaran USD6 per MMbtu.

Data Kementerian ESDM, PT Pupuk Iskandar Muda membeli gas USD 6 per MMBtu. Lalu, PT Petrokimia Gresik yang mendapat suplai gas dari Kangean Energy Indonesia Limited sebesar 65 MMscfd merogoh USD 6 per MMBtu untuk pembelian gas.

"Ini harus segera diperjelas. Karena kalau namanya pupuk dan petrokimia, harusnya maksimum USD 3 per MMbtu, baru industri dalam negeri bisa bersaing. Di luar negeri, industri pupuk dan petrokimia itu hanya beli gas USD 2 per MMbtu . Kalau di sini industri harus beli USD 6 per MMbtu, ya berat bisa bisa tidak punya daya saing, kepastian harga untuk industri harus segera diberikan," tegas Dito.

Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Purnomo mendukung agar daya saing industri pupuk nasional, jangan lagi dijadikan komoditas atau barangnya disubsidi. Namun, para pengguna pupuk, termasuk juga petani dan indsutri, diberi berbagai dukungan permodalan dan kemudahan. Alhasil, daya beli akan selalu terjaga meski kemudian dari sisi harga jual pupuk, boleh jadi akan fluktuatif seiring naik turun harga gas.

"Tentu harga pupuk juga harus wajar. Di sisi lain, petaninya juga dibantu pemasaran, permodalan, dibantu teknologi. Terbukti, jika barangnya yang disubsidi, ada banyak kasus pupuk subsidi pun diselewengkan. Sekarang faktanya karena barang subsidi itu terjadi penyelewenangan," tegas Harry.