Harga cabai naik, DPR sebut bentuk kegagalan mentan emban tugas

Merdeka.com - Awal 2017, masyarakat sudah dihadiahi harga cabai yang melonjak tajam di sejumlah daerah Indonesia. Rata-rata harga cabai naik tiga kali lipat, mencapai Rp 100.000 per kilogram (kg).

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ono Surono, mengatakan kenaikan harga cabai itu menunjukkan kegagalan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menjalankan program kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Semua itu artinya Mentan telah gagal menjalankan programnya. Program kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah sebagai implementasi nawacita Jokowi telah diubah oleh mentan menjadi program neoliberalisasi pangan," kata Ono saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/1).

Tidak hanya cabai, lonjakan harga juga terjadi pada komoditas lainnya, semisal daging sapi. Untuk itu, Ono meminta kepada Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Amran lantaran belum bisa mengontrol harga sejumlah komoditas.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi program yang selama ini dibuat oleh Mentan. Judul program yang bagus belum memastikan hasilnya juga berjalan dengan bagus," tegasnya.

Politisi PDIP ini menyarankan beberapa langkah agar kenaikan harga sejumlah komoditas kembali stabil. Ono menyarankan agar pemerintah membenahi data pertanian yang kini dinilai kacau. Selain itu, Presiden Jokowi juga harus turun tangan mengawal program dari Menteri Amran.

"Pertama perbaikan data pertanian yang selama ini sangat kacau tidak valid. Kedua, pengawalan program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, money yang berbasis data pertanian yang valid," jelasnya.

Cita-cita Presiden Jokowi agar Indonesia memiliki kedaulatan pangan, kata Ono, dapat dicapai dengan membentuk Badan Pangan Nasional. Peran dari penyuluh pertanian dan elemen pendukung lain untuk mendampingi para petani juga harus dintensifkan.

Presiden harus segera membentuk Badan Pangan Nasional yang akan mensinkronkan produksi dan pasar menuju kedaulatan pangan. "Optimalisasi peran penyuluh Pertanian-perkebunan-POPT, inseminator, medik/paramedik sebagai pendamping para petani di seluruh Indonesia. Perlu seorang menteri yang berani berkata jujur," pungkasnya.