Harga Bawang Putih Tembus Rp80.000 per Kilogram

Merdeka.com - Sejak dua hari ibadah puasa bulan suci Ramadan, harga bawang putih terus bergerak naik, hingga kini harga komoditas tersebut tembus Rp80.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Selasa (7/5).

Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Parigi Moutong I Gede W Sudarta mengatakan, lonjakan harga bawang putih terjadi akibat kurangnya stok dalam negeri sehingga terjadi fluktuasi harga. Apalagi momen Ramadan, konsumsi sejumlah komoditas di tengah masyarakat mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa.

"Bawang putih sudah menjadi masalah nasional, sehingga harga tidak terkendali, situasi ini terus bergerak," ungkap Kepala Bidang Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindag Parigi Moutong ini.

Bawang putih merupakan salah satu komoditas impor dan komoditas itu belum ditetapkan harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah, termasuk di Sulawesi Tengah.

Selain Kota Parigi, di Kota Palu juga terjadi gejolak harga pada sejumlah komoditas saat Ramadhan.

Dia menjelaskan pada awal 2019 bawang putih berada dikisaran harga Rp30.000 per kilogram, Februari hingga April harga bawang putih terus bergerak naik mencapai Rp60.000 per kilogram dan di awal Mei menjelang Ramadhan komoditas itu semakin tidak bisa ditekan.

"Beda hal dengan komoditas lain, cabai misalnya bisa diprediksi jika terjadi fluktuasi," tambahnya.

Selain bawang putih, komoditas lain juga ikut melonjak saat Ramadan, di antaranya bawang merah sebelumnya harga normal dikisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogramnya kini menjadi Rp45.000 per kilogram.

Demikian juga cabai rawit merah yang sebelumnya dikisaran harga Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogram. "Justru cabai rawit hijau tidak bergerak masih normal Rp30.000 per kilogram," Kata Gede.

Sementara bahan pokok lainnya, seperti beras dan gula masih tetap diharga normal sesuai HET dari pemerintah, termasuk daging sapi dan telur ayam.

"Kita masih menunggu solusi dari pemerintah pusat, karena gejolak harga ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tengah," tutur Gede.