Harapan Menkeu pada PT Djakarta Lloyd jika ditambah modal Rp 379 M

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian PMN ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan PT Djakarta Lloyd, sehingga memiliki ekuitas positif dan bisa bankable untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan.

"Dengan adanya neraca yang disehatkan, kita berharap bisa menjalankan fungsi persero untuk mendukung program kemaritiman dan tetap dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7).

Menurutnya, PT Djakarta Lloyd pada 2016 telah menunjukkan perubahan signifikan baik dari sisi aset, liabilitas, dan dari sisi perusahaan. Dengan adanya perubahan utang jadi ekuitas tentu akan mengurangi beban bunga, dengan demikian perusahaan neracanya sehat.

"Saya harap direksi dan jajaran direksi agar menjaga neraca yang sehat ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menyetujui permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun dan PMN non tunai untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017.

Wakil Ketua DPR Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso justru mengomentari pemberian PMN untuk PT Djakarta Lloyd. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah tidak kooperatif lagi karena banyak kapal yang tidak beroperasi dari perusahaan tersebut.

Selain itu, pemberian modal ke Djakarta Lloyd dinilai beresiko karena perusahaan pelat merah tersebut sedang mengalami restrukturisasi hingga tahun 2019, dan harus membayar utang sebesar Rp 40 miliar per bulan.

"Djakarta Lloyd itu ada kapal yang tidak beroperasi. Dia itu hanya calo. Bagaimana risikonya kalau itu kami biarkan (memberi PMN)," jelas Bowo.