Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hambat pembangunan, pemerintah siapkan jurus berangus mafia tanah

Hambat pembangunan, pemerintah siapkan jurus berangus mafia tanah Menteri Andrinof Chaniago. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri kerap terbentur masalah sengketa dan pembebasan lahan. Hal ini diduga terjadi karena banyaknya spekulan tanah yang 'bermain' di balik proyek pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari cara mengatasi kebijakan lahan, terutama masalah harga. Andrinof sendiri mengakui banyak spekulan tanah menaikkan harga hingga melebihi angka wajar.

"Ini mencegah untuk tidak jatuh ke spekulan, karena banyak terjadi begitu, karena bila ada rencana infrastruktur nasional, harga sekitar bisa naik dan bisa naik 10 kali lipat," kata Andrinof di Jakarta, Senin (27/7).

Pemecahan masalah ini menurut Adrinof sudah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Namun, belum ditentukan kapan target formulasi harga tahan ini bakal tercapai.

"Penentuan harga tanah, PP (peraturan pemerintah), itu sedang dicari formulasi, misalnya menggunakan base line NJOP, kemudian dimasukan lagi variable lain jadi bisa ditentukan harga tanah di lokasi itu," tegasnya.

Pembahasan ini juga pernah diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu. Dia 'menyentil' Menteri Ferry Mulsidan Baldan untuk menuntaskan masalah lahan. Terutama guna mempercepat membangun mega proyek listrik 35.000 mega watt (MW).

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.

Baca Selengkapnya
Begini Penampakan Tanah Jatah Pensiun Presiden Jokowi, Punya Harga Gak Main-main

Begini Penampakan Tanah Jatah Pensiun Presiden Jokowi, Punya Harga Gak Main-main

Presiden Jokowi akan dapat tanah pensiun seusai masa jabatannya usai. Seperti apa penampakan calon tanah Jokowi tersebut?

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga

TNI Jelaskan Pembangunan Lahan Gudang Amunisi Kodam Jaya, Dimulai Tahun 1980 Sebelum Ada Perumahan Warga

TNI bakal mengevaluasi salah satunya dengan merelokasi laham Gudmurad setelah insiden tersebut.Ada Perumahan Warga

Baca Selengkapnya
Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah

Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah

Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya
Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat

Serahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat

Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya