Hambat investasi, Jokowi minta Mendagri hapus 3.000 Perda bermasalah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kementerian maupun instansi pemerintahan untuk memberikan jalan mudah bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha. Sebab, selama ini masyarakat dan para investor justru dibuat sulit dan menemui jalan berliku-liku untuk membuat perizinan.

Untuk itu, dia meminta regulasi yang ada disederhanakan ataupun dihilangkan. "Buat saja izin sesederhana mungkin supaya kecepatan dunia usaha bergerak cepat. Ini yang mau kita hapuskan. Sederhanakan. Potong," ujar Jokowi dalam sambutannya dalam acara Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Jokowi mengaku telah mendapatkan catatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada 3.000 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Jumlah tersebut ditambah pula dengan adanya catatan Bappenas sebanyak 42.000 aturan dan regulasi yang menyulitkan dunia usaha.

Atas hal itu, dia mengaku sudah meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menghapus 3.000 Perda tersebut tanpa perlu dikaji secara mendalam.

"Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintahkan Mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji-kaji," katanya.

"Bayangkan ada 42.000 Perpres, PP, Permen dan Perda, Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, menjerat kita sendiri sehingga fleksibilitas kita, kecepatan kita bertindak terhambat," lanjutnya.