Hadapi MEA, OJK dorong jasa keuangan jadi pilar perekonomian

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Industri Jasa Keuangan melakukan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016 (Financial Executive Gathering/FEG) guna memajukan industri jasa keuangan di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad berharap sektor jasa keuangan mampu menjadi pilar penopang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk meningkatkan daya saing, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Saya memandang momentum inflasi yang rendah harus dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik, dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan," kata Muliaman di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jumat (15/1).

Untuk itu, OJK akan memfokuskan pada dua hal utama guna menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. Diantaranya, meningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Selain itu, OJK juga akan mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang, dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional.

"Dengan penguatan kedua area itu, kami yakin akan dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional. Apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih stabil dan langgeng ke depan," jelasnya.

Guna merealisasikan strategi tersebut, OJK akan mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan menfasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan kapasitas pelaku industri jasa keuangan. Selain itu juga untuk memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun di daerah.

Bukan hanya itu, OJK juga akan mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif.

"Program ini sangat membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau disingkat dengan TPAKD bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya," tutup Muliaman.