Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa diperluas bagi kalangan veteran dan pekerja sektor informal. Ini terutama bagi pekerja bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membantu tugas pemerintah di tengah masyarakat.

Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkap, sudah mengusulkan perluasan definisi bagi kepesertaan BPJS TK. Dia berharap kepesertaan bisa meng-cover lebih banyak unsur.

"Kami berpikir para veteran di Tangerang Selatan yang sudah sepuh, yang menegakkan republik juga bisa di-cover jaminan hari tuanya," ujar Benyamin di Tangerang Selatan, Jumat (22/11).

Menurutnya, segala pekerja yang memberikan bantuan ke pemerintah layak ikut ikut serta pada program BPJS TK, seperti petugas siskamling, marbot masjid, hingga tukang gali kubur. Selain itu, Benyamin juga menampung permintaan dari guru-guru silat yang turut mengharapkan kepesertaan BPJS-TK.

"Sekarang guru silat juga minta diperlakukan sama. 'Pak kami kan guru silat kan membantu juga,'" imbuhnya.

Direktur Kepesertaan BPJS TK E. Ilyas Lubis menyebut BPJS TK siap meng-cover pekerja sektor non-ASN yang membantu tugas pemerintah. Pemerintah pun didorong memberdayakan kalangan seperti veteran agar berhak mendapat perlindungan BPJS-TK.

"Kalau veteran itu masih ada pekerjaan yang ditugaskan pemerintah kota seperti menjadi marbot, mungkin juga ditugaskan Pak Wakil Walikota atau Walikota untuk membina dan ada sedikit honor, nah itu sudah dalam kategori bekerja dan sudah bisa dilindungi," ucap Ilyas.

Dana Kelola Sampai Rp410 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, dana kelola sudah mencapai Rp410 triliun. Besarnya dana yang ada itu, membuat badan publik ini memutuskan untuk meningkatkan manfaat kepesertaan lewat revisi peraturan.

"Kita punya dana sekarang Rp410 triliun. Semua untuk empat program (JKK, JHT, JKM, JP) itu. Makanya karena dananya banyak, regulasi mengamanatkan kalau dana surplus kembalikan kepada peserta. Apa bentuknya? Naikin manfaat," kata Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin kepada merdeka.com di sela customer gathering dan talk show di Kota Bekasi, Kamis (24/10).

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tengah menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2015 tentang Jaminan Kematian (JKM). Menurut dia, setelah diteken Presiden Joko Widodo maka pihaknya langsung menjalankan regulasi tersebut.

"Siap ditanda tangani Pak Presiden, setelah itu efektif diberlakukan," ujar dia.

Kenaikan manfaat dalam revisi peraturan tersebut antara lain naiknya nilai santunan kematian dari Rp24 juta menjadi Rp42 juta, lingkup kecelakaan kerja hingga penanganannya diperluas. Terbaru, kecelakaan kerja tanpa melihat waktu dan lokasi kejadian. Asalkan, kecelakaan yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan.

"Manfaatnya pertama dirawat, semua biaya ditanggung. Kalau ada cacatnya, santunan kita bayar. Kalau enggak kerja, gajinya kita bayar selama dia dirawat sampai sembuh," kata dia.

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pendampingan jika peserta yang cacat usai kecelakaan kerja dianggap masih bisa bekerja. "Dia akan dilatih sampai bisa didampingi tim kami. Misal kemarin dia orang lapangan, sekarang setelah mengalami kecelakaan ganti di office," ujar dia.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com