Gubernur Sumut dan Dahlan Iskan rebutan ingin kelola Inalum

Merdeka.com - Rencana pengambilalihan dan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) oleh pemerintah, masih menyisakan polemik. Dalam hal ini pemerintah daerah Sumatera Utara.

Pemda Sumur ngotot ingin mengelola Inalum. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengatakan, jika Inalum dikelola Pemda, menjadi langkah awal mewujudkan Sumatera Utara sebagai kota low carbon industri.

Namun demikian, Gatot menyayangkan pemerintah pusat yang tidak pernah mengajaknya dalam diskusi pengelolaan Inalum. Pemerintah daerah merasa menjadi anak tiri.

"Kami tidak pernah diajak cerita masalah persentase ini. Saya mengatakan wahai pemerintah pusat perhatikanlah anaknya. Kami ini kan anaknya," kata Gatot ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Meski begitu, Pemda Sumut telah melakukan diskusi untuk pengelolaan Inalum. Bahkan soal pengambilalihan, Gatot berencana menggandeng pihak ketiga perusahaan swasta yaitu Toba Sejahtera.

"Masalah uang saya katakan ini teknis, bagaimanapun juga pemerintah daerah tidak punya uang sebanyak ambil alih ada pertimbangan pinjam dan kerjasama pihak ketiga. Toba sejahtera, dan berbagai stakeholder. Konsorsium pemerintah daerah kabupaten kota swasta Toba Sejahtera," katanya.

Jika Sumut ikut mengelola Inalum, Gatot yakin mampu mengatasi krisis listrik di Medan. Sebab, Inalum mempunyai pembangkit ramah lingkungan berdaya 600 MW.

"Kalau ini sudah milik daerah dan pembangkit di Asahan 4 dan Asahan 5 bisa mengatasi krisis listrik. Tapi masalahnya pembahasan persentase pengambilan kami ditinggalkan sebagai anaknya," tutupnya.

Alasan serupa pernah disampaikan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dahlan ngotot agar BUMN diperkenankan mengelola Inalum. Dahlan mengatakan, Inalum mempunyai mempunyai pembangkit listrik 600 MW yang biayanya hanya USD 3 sen per KWh. Dengan begitu, akan sangat menguntungkan bagi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Menurut Dahlan, walaupun nanti orang tidak lagi membutuhkan alumunium sebagai produk Inalum, listriknya membawa manfaat yang besar untuk masyarakat. Inalum sendiri bisa menjual listriknya ke PLN.

Dahlan bersama pemerintah kini hanya fokus pada satu hal yaitu Inalum harus kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 November nanti. Menurut Dahlan, saat ini pihak Jepang tengah mengajukan ke persidangan arbitrase.

Dia juga menyadari pemerintah daerah ingin mengelola Inalum. "Inalum yang penting tanggal 1 November milik Indonesia, saya juga dengar daerah minta bagian. Ini terbuka untuk dibicarakan. Jangan heboh dulu nanti tanggal 1 engga jadi jatuh ke Indonesia," kata Dahlan. (mdk/noe)