Gubernur Papua: Kami ingin saham Freeport gratis

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Papua ingin memiliki 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia secara cuma-cuma. Itu lantaran Freeport dinilai belum memberikan kontribusi yang layak bagi perekonomian Papua.

"Kami justru minta itu gratis. Tidak usah bayar-bayar karena dia sudah mengambil kekayaan kami," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat ditemui di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (15/2).

Sejauh ini, kata Lukas, pihaknya masih mengupayakan diskusi dengan pemerintah pusat terkait pengambilalihan saham divestasi Freeport.

"Ya, sedang didiskusikan," ujarnya.

Kepemilikan saham merupakan satu dari sebelas tuntutan pihaknya kepada Freeport. Tuntutan tersebut disampaikan Lukas Enembe pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengaku telah mengetahui keinginan Pemprov Papua untuk memiliki sisa saham divestasi freeport. Namun, menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa menyetujuinya begitu saja.

"Itu terserah mereka. Tapi kan untuk divestasi ada alurnya," ungkapnya dalam kesempatan sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014, Freeport Indonesia diharuskan melepas 30 persen sahamnya kepada pemerintah. Sampai saat ini pemerintah baru mengantongi 9,36 persen saham.

Artinya Freeport masih harus melepas saham mereka sebesar 20,64 persen. Masing-masing sebesar 10,64 persen pada tahun ini dan 10 persen sisanya pada 2019.