Genjot Pendidikan Vokasi, Pemerintah Perkuat Politeknik, SMK dan BLK

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi yang baik diharapkan dapat menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mengatakan ke depan pengembangan pendidikan vokasi akan berfokus pada tiga poin, yakni penguatan Politeknik, SMK, dan BLK (Balai Latihan Kerja).

"Ke depan ini harus ada target yang akan kita lakukan dengan beberapa kementerian tersebut, bukan hanya berapa orang di bidang apa, sektor mana, kerja sama dengan negara yang mana. Tapi juga terkait dengan anggaran yang akan datang. Karena ini juga akan masuk ke kartu pra kerja dan kartu kuliah," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6).

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menambahkan pemerintah juga akan berfokus untuk menyiapkan strategi implementasi program-program penguatan vokasi.

"Misalnya kementerian mana saja yang nantinya harus terlibat, kemudian program-program spesifik apa yang bisa nendang lah dari sisi untuk mempercepat pekerja skilled kita," urai dia.

"Kedua, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada misalnya soal kurikulum lah, soal pelibatan industri, soal instruktur atau guru dan sebagainya," imbuhnya.

Meskipun demikian, dia tidak menyampaikan secara detail program apa saja yang bakal dilakukan. Sebab, persiapan dan eksekusi program berada dalam wewenang kementerian yang terkait dalam pengembangan vokasi.

"Itu kembali ke kementerian masing-masing, tapi secara spesifik ya intinya bahwa investasi SDM kita harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Harus dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena itu pelibatan industri menjadi hal yang tidak terelakkan," ungkapnya.

Terkait anggaran yang disediakan, kata Menteri Hanif, dia masih belum bisa mengungkapkan berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program pendidikan vokasi tersebut. "Belum sampai ngomong dana ya. Lagipula itu urusan kemenkeu," tandasnya.