Genjot Pemulihan Ekonomi, PUPR Telah Serap Anggaran Rp 10,6 T per 1 Februari
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Hingga 1 Februari 2021 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp10,6 triliun atau 7,08 persen dari total anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.
"Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya, Selasa (2/1).
Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket. Hingga awal Februari 2021 tercatat sesuai data emonitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp 17,5 triliun.
Alokasi Anggaran
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun. Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 on going), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Kemudian di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun. Sementara di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807.
Tercatat realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp 24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja. Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaIni Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaTurun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya