Genjot pembangunan properti, Darmin desak pemda pangkas tarif BPHTB

Merdeka.com - Pemerintah menegaskan keseriusannya mengakselerasi pertumbuhan properti di Indonesia lewat Dana Investasi Real Estat (DIRE). Itu terlihat dari upaya mendorong penurunan pajak properti.

"Kami mempelajari bahwa di negara tetangga perpajakannya lebih murah kalau kemudian DIRE dikembangkan sebagai instrumen mempercepat pembangunan kompleks properti," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Jakarta, Senin (18/7).

Atas dasar itu, dia mendesak pemerintah daerah menurunkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari lima persen menjadi satu persen. Ini untuk melengkapi aksi Kementerian Keuangan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.

"BPHTB agak banyak debatnya karena banyak yang bilang nanti penerimaan daerah turun," kata Darmin.

"Tadi dijelaskan, Pemda menerima BPHTB dari kompleks properti ketika dibangun. Kalau DIRE ada, baru BPHTB ada. Tapi kami minta, tarifnya jangan besar-besar dong, supaya DIRE ini jalan, BPHTB diturunkan lah hanya untuk kompleks properti bukan untuk yang lain."

Dia mengungkapkan, DIRE menjadi salah satu kunci pesatnya pertumbuhan properti di negara tetangga. Sebab, para pengembangnya langsung menerbitkan instrumen investasi tersebut guna memupuk modal untuk membangun proyek selanjutnya dengan memanfaatkan properti yang sudah terbangun sebagai jaminan.

"Mereka langsung terbitkan DIRE, sekuritisasi kompleks properti itu. Dan langsung 1-2 tahun setelah beroperasi dia dapatkan dananya sejumlah itu atau lebih, karena pendapatannya sudah kelihatan," katanya.

"Dana itu dia pakai lagi untuk membangun bisa hal yang sama atau hal yang lain yang menyangkut kompleks properti."

Lippo Group, kata Darmin, menjadi salah satu pengembang properti raksasa di Indonesia yang rutin menerbitkan DIRE.

"Tapi dia pergi ke Singapura. DIRE dijual ke sana. Artinya pasar di Singapura yang sebenarnya mendapat benefit."