Genjot pajak UKM, Kemenkeu gandeng Apindo dan Kadin

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersiap menggelar sosialisasi PPh Final 1 persen untuk wajib pajak berpenghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menggandeng asosiasi pengusaha. Skema yang kerap disebut pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) ini, rencananya akan didukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Juru bicara Ditjen Pajak Kismantoro Petrus mengaku, sosialisasi bersama dua organisasi pengusaha itu dilakukan dalam waktu dekat.

"Kita jalan terus, diajak sama Kadin, Apindo untuk kerja sama, mereka ingin membantu menyosialisasikan pajak ini," ujarnya di sela-sela diskusi 'Pemimpin Bangsa Bicara tentang Pajak dan Indonesia Mandiri' di UIN Syarief Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/11).

Sejauh ini, sosialisasi akan lebih banyak diarahkan ke tingkat kabupaten dan kota. Nantinya pengusaha bersama DJP akan melobi pemimpin daerah masing-masing buat mendukung pelaksanaan pajak UKM.

Petrus mengklaim, sejak diberlakukan 5 bulan lalu, setiap sosialisasi berhasil menggaet tambahan pembayar pajak. Hanya saja, dia mengaku tak ingat berapa pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), selepas penerapan Pajak UKM.

"Perkembangannya lumayan, setiap selepas sosialisasi ada kenaikan NPWP, tapi saya belum pegang data riilnya," kata Petrus.

Kemarin, DJP baru saja melansir mekanisme pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank yang yang sudah diajak bekerja sama meliputi Bank Mandiri, BCA, BRI, BTN, dan Bank DKI.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany menilai, pembayaran melalui ATM bisa memudahkan pengusaha kecil.

"Misalnya pedagang Mangga Dua, Tanah Abang, ITC, itu kan belum bayar pajak nominal. Harapannya dengan pajak 1 persen itu mereka mau bayar. Tapi kan gak semua pakai ATM Mandiri, misalnya UKM di Mangga Dua banyakan kan pakai BCA, makanya BCA juga harus siap, supaya nanti banyak lagi yang dilayani dengan ATM," ungkapnya beberapa waktu lalu. (mdk/bim)