Genjot PAD, Pemda Diminta Bangun Infrastruktur Digital

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendorong, pemerintah daerah untuk lebih serius dalam pemanfaatan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Mengingat, pemanfaatan ETP mampu mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).

"Transaksi non tunai ini (ETP) ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Rata-rata hingga 11,1 persen," ungkapnya dalam acara peluncuran PATRIOT (Program Akselerasi TRansaksI Online pemerinTah) oleh Grab-OVO, Kamis (21/10).

Bendahara Negara ini mencontohkan, melalui pemanfaatan ETP program Pembayaran Pajak Solo Destination, Pemerintah Daerah Surakarta berhasil meningkatkan nilai PAD-nya secara signifikan. Yakni mencapai 16 persen.

"Atau setara Rp118 miliar dalam waktu tiga tahun. Ini merupakan capaian yang sangat baik," bebernya.

Mantan Bendahara Pelaksana Bank Dunia ini pun mengapresiasi sinergi perusahaan teknologi seperti Grab dan OVO untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara melalui Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah (PATRIOT). Menurutnya, upaya tersebut wujud patriotik kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pemulihan ekonomi nasional.

"Ke depan kita berharap bahwa infrastruktur ini juga akan memudahkan pembayaran pajak retribusi dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Juga dalam pembayaran berbagai jenis pajak lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Sri Mulyani berharap Pemda dapat menggarap serius infrastruktur digital untuk mendukung implementasi ETP. Sehingga, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pajak daerah dan retribusi daerah.

"Ini untuk meningkatkan pendapat asli daerah dan juga pajak lainnya," terangnya.

Dampak Pandemi Covid-19, Penerimaan Asli Daerah Turun 5,3 Persen di 2020

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2020 hanya sebesar Rp250,3 triliun. Angka ini turun 5,3 persen dari posisi tahun lalu yakni 2019 yang sebesar Rp293,6 triliun.

"Memang kondisi perekonomian yang turun juga terlihat di dalam APBD dari pemerintah daerah, penerimaan asli daerah menurun," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan komisi IV DPD RI, Selasa (19/1).

Sri Mulyani mengatakan, secara total, PAD terhadap pendapatan keseluruhan daerah mencapai 22,06 persen. Ini jauh lebih rendah. Sebab, pada tahun-tahun sebelum ekonomi mengalami ketidakpastian, total pendapatan asli daerah bisa mencapai 24 persen sampai dengan 25 persen dari APBD.

"Jadi dalam hal ini pemerintah daerah juga menghadapi syok dari penerimaan dalam penerimaan asli daerahnya," jelas dia.

Namun secara keseluruhan, Bendahara Negara itu mengatakan penerimaan asli daerahnya turun sekitar 15 persen. Hal itu terjadi dikarenakan dampak dari Covid-19.

"Penerimaan asli daerahnya turun sekitar 15 persen," jelasnya.