Gelar seminar, BPK dorong negara ASEAN jalankan 17 program SDG's

Merdeka.com - ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) menyelenggarakan Seminar on Increasing The Awareness of The Sustainable Development Goals (SDG's) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin, (2/4). Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pada Supreme Audit Institution (SAI) atas pentingnya SDG's dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, seminar SDG's merupakan satu langkah penting guna mendorong negara-negara ASEAN dalam menjalankan 17 program yang ditargetkan pada 2030 mendatang. Terlebih, kata dia dalam seminar ini nantinya setiap negara harus lebih dulu menyatukan tujuannya masing-masing.

"Jadi kita mendorong sesama ASEAN itu program SGD's itu kan tahun 2030 nantinya ada 17 program dan kita mendorong setiap negara itu. Masing-masing negara beda beda nantinya, cuma kita menyamakan saja persepsinya," kata dia saat ditemui disela-sela seminar SDGs.

Menurut dia, apa yang dilakukan BPK saat ini sejalan dengan pemerintah dalam pencapaian SGD's di Indonesia. "Ya kalau kita lihat BPK sejalan dengan program SDG's pemerintah. Kita melihat dari persiapan pemerintah untuk sampai dengan 2030 itu seperti apa persiapannya," imbuhnya.

Fokus BPK di program SDG's sendiri salah satunya adalah bagaimana mengenai transparansi, akuntabilitas, pemerataan untuk mengurangi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan energi. "Itu targetnya di 2030 bagaimana semua bisa sejahtera seperti yang diinginkan oleh PBB. Tapi setiap negara kan beda-beda itu, kita teman-teman BPK se-ASEAN ini nantikan melakukan audit persiapan pemerintah seperti apa," ujarnya.

Sementara, untuk merealisasikan 17 implementasi dari 17 SDG's tersebut kata dia masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres). "Kalau pemerintah sudah mengeluarkan Kepres kita persiapan mengaudit kesiapan pemerintah melakukan 17 implementasi dari 17 SGDs itu," kata dia.

Pemeriksa berperan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Lembaga pemeriksa, kata dia memiliki fungsi untuk membantu dalam perencanaan dan implementasinya.

"Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDG's. Pada masing-masing tujuan tersebut, kita harus menghubungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tahap perencanaan, agar dalam tahapan implementasi dapat terus berkesinambungan."

Nantinya, BPK RI akan melakukan audit terhadap 17 program tersebut. "Penekanan auditnya dari 17 program itu, pemerintah akan melihat seperti apa roadmap mereka menuju 2030. Nanti kita audit apa memang sudah sesuai degan yang direncanakan. Mengenai pendidikan misalnya seperti apa," tandasnya.