Gelar Aksi Damai, Ini Kronologi Lengkap WanaArtha Life Terseret Kasus Jiwasraya

Merdeka.com - Pemegang polis WanaArtha Life (WAL) menggelar Aksi Damai Sejahtera (ADS) dan penyampaian apresiasi kepada Hakim Agung MA, Majelis Hakim PN Jakpus, dan Kejagung, atas penanganan Hukum Kasasi Sita Rekening WanaArtha di kawasan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Aksi ini mewakili 29 ribu pemegang polis di seluruh Indonesia.

Ketua Harian Forum Komunikasi Agen Pengawal Asuransi (Forkapasi) Afrida Siregar mengatakan, pemegang polis sudah menunggu hingga dua tahun proses hukum keberatan atas penyitaan aset Asuransi WanaArtha yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyitaan dikaitkan atas perkara Asuransi Jiwasraya (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyitaan ini kemudian, berakibat kerugian materiil dan immaterial sebanyak 29 ribu nasabah. Adapun kerugian nasabah diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun.

"Saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kami masih menunggu keputusan," kata Ida kepada merdeka.com, Jakarta, ditulis Jumat (14/1).

Ida mengatakan, pemegang polis memberikan apresiasi tinggi kepada institusi negara penegak keadilan yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan amanah sesuai dengan sumpahnya melayani masyarakat pencari keadilan.

"Kami memberikan apresiasi, karena dalam hal ini kami tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya. Harapannya semoga rekening 29 ribu pemegang polis bisa kembali," katanya.

Kronologi Lengkap Penyitaan Rekening WanaArtha Life

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan mendapatkan informasi dari Bank CIMB Niaga, yang pada intinya menginformasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan untuk melakukan pemblokiran atas Sub Rekening Efek milik Perusahaan (Rekening Efek), atas perintah Kejaksaan Agung.

"Korespondensi dengan OJK pada tanggal 23 Januari 2020 perihal berkonsultasi dengan OJK mengenai pemblokiran rekening efek milik WAL. Tanggapan dari OJK adalah menerima dan bertemu WAL untuk melakukan koordinasi tentang permasalahan," kata Ida.

Korespondensi kemudian dilanjutkan ke Kejaksaan Agung perihal pengajuan Keberatan Atas Pemblokiran Sub Rekening Efek dan Permohonan Pencabutan Perintah Pemblokiran Atas Sub Rekening Efek pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat nomor surat 024/BDO/WAL/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020. Namun tidak ada tanggapan resmi dari Kejakaan Agung.

Kemudian, pada 18 Februari OJK menyatakan bahwa beberapa rekening WAL tidak terkait kasus Jiwasraya sehingga meminta kepada WAL untuk melakukan verifikasi pada saat tersebut.

Selanjutnya, korespondensi dilakukan kembali ke OJK terkait dengan data Sub Rekening Efek milik WAL pada tanggal 20 Februari 2020. Korespondensi ke OJK terkait dengan Data Pemegang Polis WAL, yang inforce sampai per tanggal 31 Januari 2020 pada tanggal 21 Februari 2020.

Korespondensi ke Kejaksaan Agung mengenai pengajuan permohonan pembukaan blokir rekening efek milik WAL pada 6 Maret 2020. Namun tidak ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Agung.

Kemudian, rekening efek dan reksadana tersebut disita oleh Kejaksaan Agung pada 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Alasan Penyitaan Oleh Kejaksaan Agung

Berdasarkan jawaban atau eksepsi Kejaksaan Agung terhadap permohonan WAL maka alasan penyitaan dan perampasan intinya adalah sebagai berikut :

1. WAL tergabung dalam grup investor dan merupakan nominee dan counterparty yang dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat

2. SID WAL sangat tepat untuk dirampas karena dipergunakan sebagai alat tindak pidana untuk cornering oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dan karena sebagai alat tindak pidana.

3. Total transaksi WAL dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro adalah sebesar Rp 1.341.675.308.250, berdasarkan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).