Gejolak Harga Komoditas Masih Jadi Tantangan di 2023
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara diproyeksikan akan mencapai Rp2.463 triliun pada tahun 2023. Target tersebut dinilai optimis, karena Pemerintah telah merencanakan jaring pengaman APBN.
"Untuk postur APBN 2023, pendapatan negara (ditargetkan) mencapai Rp 2.463 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI: Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan atas RUU APBN TA 2023, Kamis (29/9).
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar tahun ini adalah gejolak harga komoditas. Maka, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, tata kelola PNBP akan dioptimalkan, peran PNBP sebagai instrumen regulatory akan diarahkan agar mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung dunia usaha.
"Bila dilihat pada harga komoditas target pendapatan negara tahun 2023 terlihat optimis, Oleh karena itu, pemerintah bahkan sebelum mulai tahun anggaran 2023 sudah terus merencanakan bagaimana jaring pengaman bagi APBN apabila harga komoditas menurun secara tajam akibat pelemahan ekonomi pada tahun 2023," ujarnya.
Pihaknya akan terus melaksanakan langkah-langkah pengamanan pendapatan negara, baik pajak, kepabeanan, cukai maupun PNBP. "Berbagai langkah antisipatif di dalam mempersiapkan mekanisme untuk mengamankan tujuan pembangunan dan sekaligus mengamankan APBN tahun 2023 harus dan akan terus kita laksanakan," ujarnya.
Selanjutnya, dalam APBN Tahun anggaran 2023 belanja Negara disepakati Rp 3061,2 triliun, dimana untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Dana Desa mencapai Rp 814,7 triliun. "Belanja negara ini untuk diperuntukkan untuk mendukung reformasi, penguatan SDM melalui belanja pendidikan, kesehatan dan reformasi perlindungan sosial," jelasnya.
Tak hanya itu saja, belanja ditujukan untuk terus membangun infrastruktur agar meningkatkan daya saing Indonesia, serta untuk mendorong transformasi ekonomi revitalisasi industri penciptaan nilai tambah yang berorientasi ekspor. Efesiensi belanja barang non prioritas dan ketepatan sasaran penyaluran program Bansos, dan subsidi akan terus diupayakan.
Transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga untuk mendorong sektor-sektor prioritas, agar daerah terus bersinergi secara harmonis dengan arah kebijakan fiskal pusat.
"Harmonisasi belanja pusat dan daerah ditujukan untuk mendukung kinerja ekonomi nasional dan daerah mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah," ungkapnya.
Dia menegaskan, APBN merupakan instrumen yang fleksibel, handal, namun akuntabel adalah instrumen kita bersama di dalam menghadapi tantangan ketidakpastian yang masih sangat eskalatif.
"Pemerintah menghargai dukungan DPR untuk dapat terus melanjutkan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat, efektif dan terkoordinasi, dengan demikian Indonesia akan tetap dapat tangguh dan tumbuh bertransformasi menjadi negara yang semakin maju adil makmur dan merata," tandasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaIndustri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca Selengkapnya